Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan Untuk Bangun IKN

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tidak benar dana haji akan dipergunakan Pemerintah untuk keperluan lain, seperti membangun Ibu Kota Negara (IKN).

“Itu tidak benar. Yang ada justru melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pemerintah menyubsidi jemaah haji agar biaya besar yang harus dikeluarkan oleh jemaah agar bisa ke tanah suci bisa lebih ringan bagi jemaah,” kata Menag usai rapat terbatas dengan  Presiden Joko Widodo mengenai Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1443 Hijriah/2022 Masehi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).

Selain itu, lanjut Menag, Pemerintah sudah siap melayani jemaah haji mulai dari berangkat sampai pulang kembali nanti di Tanah Air. Syaratnya, para calon jemaah haji harus sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap.

“Kami bersama dengan beberapa menteri, termasuk Kepala BPKH Anggito Abimanyu baru saja melakukan Ratas bersama Presiden terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Intinya bahwa pemerintah sudah siap melayani jemaah haji mulai dari berangkat sampai pulang kembali nanti di tanah air. Kita sudah siapkan skema dari A sampai Z,” kata  Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan pers usai Ratas.

Baca juga : Catat! Ini 4 Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Pj Gubernur

Salah satu skema yang disiapkan Pemerintah adalah terkait dengan protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19. 

Menag menekankan, para calon jemaah haji harus sudah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap.

“Ini harus dipenuhi oleh jemaah haji kalau ingin berangkat ke tanah suci. Kita sudah usahakan terus, ikhtiarkan agar seluruh jemaah haji/calon jemaah haji yang berangkat ke Saudi nanti sudah tervaksin sebanyak dua atau vaksin lengkap,” ujarnya.

Menag juga menekankan,  kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa para calon jemaah haji tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun.

Baca juga : Sambut PM Jepang Di Istana Bogor, Presiden Jokowi Beberkan Kesepakatan Dengan Fumio Kishida

“Pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun, sistem mereka akan menolak. Jadi pembatasan usia 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kerajaan Saudi,” tuturnya.

Terkait dengan pembiayaan penyelenggaran ibadah haji, Yaqut menyampaikan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berbeda dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). BPIH lebih besar dari Bipih yang harus dibayarkan oleh jemaah haji.

“Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji itu lebih besar, sementara yang dibayarkan oleh jemaah itu tidak lebih besar dari biaya yang sesungguhnya diperlukan,” terangnya.

Biaya Haji Rp 39,9 Juta 

Baca juga : Bakar Semangat Kader PDIP, Puan: Kalau Menang, Kita Bisa Berbuat Banyak Untuk Rakyat

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menjelaskan, sesuai kesepakatan Pemerintah dan DPR, Bipih yang harus dibayarkan setiap jemaah adalah sekitar Rp 39,9 juta. Adapun BPIH yang diperlukan adalah Rp 81,7 juta.

“Biaya haji yang dibutuhkan itu Rp 81,7 juta per jemaah atau Rp 7,5 triliun sudah kami persiapkan. Jemaah haji membayar sekitar Rp 39,9 juta per jemaah, jadi sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR,” kata Anggito.

Anggito pun menegaskan, bahwa seluruh biaya penyelenggaran ibadah haji 1443 H tersebut telah disiapkan baik dalam mata uang Rupiah maupun Rial.“Kami sudah siap mentransfer dana tersebut kepada Kerajaan Arab Saudi melalui pelayanan hotel, katering, dan transportasi melalui Kementerian Agama,” kata Anggito. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.