BKN Nyatakan Tak Ada Larangan TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah

 Sebelumnya 
Sebenarnya, kata dia, realitanya aturan-aturan tersebut sudah digunakan sejak tahun 2017 untuk menetapkan penjabat kepala daerah yang daerah-daerahnya melaksanakan pilkada. Aturan tersebut sudah lama dijalankan.

Baca juga : Awas, Jangan Main-main Dengan Kedaulatan Kita

Karena itu, keputusan Mendagri Tito Karnavian menunjuk Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj, dianggap Bima tidak menyalahi aturan. Ia menyebut, posisi Brigjen. Andi sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulteng adalah JPT Pratama, dan ini sudah sesuai pasal 201 UU Pilkada.

Baca juga : Kuliah Lapangan Plus Jalin Kerjasama

"Meskipun Pj Kepala Daerah adalah TNI/Polri aktif, tetapi terdapat pengaturan dan pengecualian bagi pejabat dimaksud karena menjabat pada instansi pemerintah yang dapat diduduki oleh TNI/Polri dalam Jabatan Pimpinan Tinggi," bebernya.

Baca juga : BP Jamsostek Sabet Juara 3 Lembaga Dengan Pengawasan Kearsipan Terbaik

"Jadi dari kacamata Manajemen ASN, tidak ada aturan yang dilanggar," tambah Bima sekaligus menandaskan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.