Dewan Pers

Dark/Light Mode

Politik Uang Dan Korupsi Ancam Demokrasi Indonesia

Minggu, 26 Juni 2022 21:30 WIB
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof Dr Didik J Rachbini. (Foto: Ist)
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof Dr Didik J Rachbini. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2024 adalah pertaruhan keberlangsungan demokrasi. Salah satu ancaman serius yang sempat muncul adalah wacana amandemen undang-undang dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. 

Begitu kata Direktur Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr Wijayanto pada acara Sekolah Demokrasi Belanda seperti dikutip dalam keterangan tertulis LP3ES, Minggu (26/6).

Kata Peneliti Tamu KITLV Leiden dan Dosen UNDIP ini, situasi demokrasi Indonesia sangat panas, upaya koalisi terus terjadi, dan belum ada satupun yang deal. Pihaknya ingin menyampaikan bahwa menuju pemilu bukan hanya soal koalisi dan hasil survey, tetapi juga soal isu-isu penting untuk Pemilu 2024 nanti.

Berita Terkait : Entang Suryaman: Partai Demokrat Punya Kesamaan Visi Dengan DPP Agotax

“Sekolah Demokrasi LP3ES yang kali ini dilaksanakan di Belanda menjadi amat penting mengingat suhu politik di Indonesia yang meninggi,” ujarnya.

Menurut dia, saat pemilu kian dekat, elit politik tampak hanya sibuk untuk menggalang koalisi dan melakukan kampanye untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Namun jarang kita temukan diskusi substantive tentang masalah-masalah publik. 

“Kita menghimbau agar pemilu menjadi festival gagasan di mana politisi saling beradu argumen tentang bagaimana mengatasi persoalan publik dan bangsa seperti kerusakan alam, oligarki, kesenjangan sosial, represi terhadap ruangkebebasan sipil dan banyak hal mendasar lain demi kemajuan bangsa,” ujarnya. 

Berita Terkait : Pengamat Ungkap Rahasia Elektoral Demokrat & AHY Makin Nanjak

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, dari forum diskusi yang ada, tergambar situasi yang dihadapi ke depan bukan hanya Pemilu 2024 tetapi juga adanya bencana ekonomi, krisis pangan dan energi. Subsidi bahan bakar pemerintah saat telah menyentuh angka Rp 500 triliun.

Selain itu, kata dia, bagaimana mencegah politik uang yang masif. Hal ini menyusul ditangkapnya hampir separuh kepala tingkat 1 dan 2 sejak level Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Nampak nyata, demokrasi sebagai sistem modern dijalankan dengan perilaku tradisional. Ibarat kita mempunyai mobil mewah Mercedes, tetapi digunakan di desa untuk mengangkut sayur mayur,” katanya.

Berita Terkait : PPIH Cek Kesiapan Perusahaan Pengangkutan Bagasi Jemaah Haji Indonesia

Selain itu, dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi kendala bagi perkembangan demokrasi. Politik uang yang tinggi dengan subsidi yang mengalir ke kelompok-kelompok tertentu merupakan bagian dari korupsi politik masif.

“Masuk ke lingkungan politik seperti arena perjudian, terjebak pada informality trap. Jika masuk menjadi anggota parlemen misalnya, tidak terkena kasus di KPK itu sudah merupakan prestasi besar,” katanya.
 Selanjutnya