Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

KPK Pastikan Proses Penanganan Perkara Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Senin, 27 Juni 2022 19:02 WIB
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto. (Foto: Oktavian/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, proses penanganan perkara suap izin usaha pertambangan (IUP) yang menyeret Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming sudah sesuai prosedur.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto menegaskan tak ada yang diistimewakan dalam proses hukum di kasus Maming.

Baca juga : KSP: Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Tegaskan Pandemi Belum Selesai

"Masalah Mardani Maming ya, di KPK ini tidak ada proses hukum yang spesial dan tidak spesial," ujar Karyoto di Gedung KPK, Senin (27/6).

Dia menjelaskan, proses penanganan perkara IUP sudah sesuai prosedur mulai dari penyelidikan hingga nanti pada saatnya penuntutan.

Baca juga : PKN STAN Dirikan SDGs Desa Center Pertama Di Indonesia

"Semuanya, sesuai dengan prosedur ada aturannya, lidik, sidik, tuntut, di lidik kita tak boleh banyak bicara, di sidik pun sebenarnya sebelum kita melakukan upaya paksa juga tidak boleh banyak bicara, di penuntutan rekan-rekan bisa mengambil event langsung di persidangan," bebernya.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi IUP batubara Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca juga : Cek Di Sini, Prokes Kegiatan Berskala Besar Supaya Aman Dari Covid, Sesuai SE Terbaru

Sejak 16 Juni, eks Bupati Tanah Bumbu itu dicekal ke luar negeri karena statusnya sudah tersangka. Dalam surat permohonan yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 16 Juni 2022, bernomor R/1334/DAK.00.01/01-23/06/2022 ditujukan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, secara tegas menyebut permohonan larangan bepergian ke luar negeri untuk dua orang.

Keduanya yakni Mardani H Maming dan Rois Sunandar yang merupakan adik kandung Mardani H Maming. Poin kedua dalam dokumen itu menyatakan bahwa KPK telah menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suatu hadiah, atau janji. Kasus suap yang dimaksud adalah pemberian IUP di Tanah Bumbu, Kalsel. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.