Mayoritas, Puas Kerja Jokowi

 Sebelumnya 
Menko Polhukam Mahfud MD terlihat sangat senang dengan hasil survei ini. Dia pun memuji-muji kredibilitas Indikator Politik Indonesia. "Pemerintah selalu menjadikan survei oleh lembaga-lembaga yang kredibel (sebagai acuan). Ini adalah cermin yang sesungguhnya dari kepercayaan publik atas kinerja pemerintah," ujar Mahfud.
 
Mahfud melanjutkan, survei dihasilkan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Menggunakan data acuan hasil survei lebih baik ketimbang melihat riak-riak yang ada di media sosial. “Di medsos kan kayak seram sekali dan Pemerintah seperti kayak runtuh. Tapi, ada survei baik-baik saja. Kesan-kesan kegagalan itu ditiupkan oleh medsos yang sangat brutal," ucap eks Ketua MK ini.

Dia melanjutkan, para pemilik lembaga survei sering diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi terkait dengan hasil survei yang mereka rilis. Tujuannya, untuk menentukan langkah yang tepat untuk menjawab berbagai persepsi publik terhadap pemerintah.

Baca juga : BI Lantik 11 Pemimpin Kantor Pusat Dan Perwakilan

Misalnya, hasil survei April 2022 yang menunjukkan tren negatif persepsi publik terhadap pemerintah. Kata Mahfud, hal itu terjadi karena saat itu terdapat berbagai gejolak yang tak bisa dipungkiri. Seperti kelangkaan minyak goreng dan isu penundaan pemilu yang membuat citra Pemerintah agak buruk.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga senang dengan hasil survei ini. Dia menyatakan, upaya pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi sudah membuahkan hasil. Berdasarkan survei Indikator Politik, 40,5 persen responden melihat ekonomi rumah tangganya lebih baik atau jauh lebih baik pada Juni 2022 ketimbang kondisi ekonominya di tahun lalu selama pandemi berlangsung.

Baca juga : Sandi Manut Ke Prabowo

"Pemerintah dalam menjalankan kenegaraan itu memakai sistem rem dan gas, khususnya dalam masa pandemi. Ekonomi kita yang tidak terlalu baik, tetapi tidak jelek-jelek banget. Itu tercermin juga dari ekonomi rumah tangga," kata Bahlil.

Menurutnya, agar ekonomi membaik, masyarakat harus memiliki kepastian pendapatan karena ekonomi rumah tangga itu meningkat jika ada daya beli. Sementara, pendapatan baru ada ketika masyarakat memiliki pekerjaan. Sebab itu, Pemerintah fokus membuka lapangan pekerjaan. Caranya, melalui investasi hingga ke sektor UMKM.

Baca juga : Prof Didik Puji Misi Perdamaian Jokowi

Bahlil menambahkan, upaya kedua adalah menggenjot Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR di tahun ini mencapai Rp 300 triliun ditujukan kepada masyarakat menengah bawah. Implikasinya, ekonomi yang lemah saat ini perlahan mulai bangkit. Lalu upaya ketiga adalah konsistensi Jokowi mendorong investasi besar yang berdampak pada nilai tambah, terutama hilirisasi.

Bahlil menilai, kondisi ekonomi ini tidak terlepas dari stabilitas politik dan keamanan. "Jujur, tidak akan ada investasi yang masuk ke republik ini kalau ada keraguan dua hal itu. Satu alasan stabilitas, kedua persoalan hukum. Tidak akan mungkin," cetusnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.