Sumpah, Negara Baik Banget

RM.id  Rakyat Merdeka - Ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir kategori fakir miskin, kini tak perlu bersedih hati karena tidak bisa membayar rumah sakit. Semuanya ditanggung negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Layanan ini di-cover dalam Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan berlaku 12 Juli 2022.

“Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian Instruksi Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Baca juga : Mak Ganjar Sulsel Gelar Baksos Di Desa Tapong

Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Kepada Menteri Kesehatan, Presiden menginstruksikan, di antaranya untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program Jampersal. Kemudian menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Termasuk, tata cara pembayaran klaim Program Jampersal.

Presiden juga meminta Menkes untuk melakukan pendataan dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam program Jampersal berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga : Prabowo: Sudahlah Kalian Yang Tebak, Kalau Saya Cerita, Nggak Seru...

Selain itu, Presiden memberikan persetujuan atas hasilverifikasi klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan melakukan pembayaran klaim pelayanan Jampersal yang sudah terverifikasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai alokasi  yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada Direksi BPJS Kesehatan, Presiden menginstruksikan untuk memastikan status kepesertaan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memperoleh manfaat program Jampersal yang belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kemudian, melakukan verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Jokowi Kasih 3 Solusi, Salah Satunya, Suara Negara Berkembang Harus Didengar

Serta menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kemenkes.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.