Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Di Jabar Tertinggi, Tapi Bukan Karena Kang Emil Aktif Di Medsos Lho Yaa...

Jumat, 29 Juli 2022 15:29 WIB
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha dan para Komisioner KIP saat memgumumkan Indeks Keterbukaan Publik di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (29/7). (Foto: Khoirul Umam/RM)
Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha dan para Komisioner KIP saat memgumumkan Indeks Keterbukaan Publik di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (29/7). (Foto: Khoirul Umam/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jawa Barat (Jabar) didaulat sebagai provinsi yang memiliki Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tertinggi (IKIP), dengan angka 81,93. Disusul Bali 80,99 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 80,49. 

Di luar itu, ada 31 provinsi yang masuk kategori nilai IKIP sedang. Serta satu provinsi dengan nilai IKIP terburuk, yaitu Maluku Utara dengan angka 58,49.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha menjelaskan, nilai tinggi yang diperoleh ketiga provinsi tersebut, sama sekali tak ada hubungannya dengan aktivitas kepala daerah di media sosial (medsos).

Baca juga : Kasus Pembohongan Publik Lili Pintauli Tak Dilanjutkan Ke Sidang Etik

Meski faktanya, Ridwan Kamil tercatat sebagai gubernur yang aktif di medsos. Jumlah follower Instagram-nya pun paling banyak. Tembus 18,6 juta orang.

"Tidak pernah ada indikator terkait interaksi kepala daerah di medsos. Dalam informasi publik, kami mengacu pada Badan Publik, dan bagaimana kualitas layanan informasi mereka," jelas Arya dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (29/7).

Nilai IKIP meningkat di tengah pandemi Covid-19. Ditandai dengan meningkatnya daya kritis masyarakat. Ini menonjolkan ciri utama negara demokratis.

Baca juga : Warga Girang Urus Adminduk Bebas Pungli

"Jadi, Badan Publik hanya akan meningkatkan layanan informasinya, bila kesadaran dan daya kritis masyarakat juga meningkat," jelas Arya, yang pernah bertugas di Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyn mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun ini meningkat. Dari yang sebelumnya 71,37 menjadi 74,43.

"Ini menunjukkan tren posisi sedang," ujar Vici.

Baca juga : Indeks Risiko Bencana Di Jabar Tinggi, Sekda Minta BPBD Proaktif

Nilai IKIP merata pada tiga dimensi lingkungan sekaligus. Yakni dimensi fisik dan politik (74,53), ekonomi (74,84), dan hukum (73,98). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.