Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jaring Capres Pengganti Jokowi

Projo Bantah Nih, Musra Ujungnya Mau Bikin Parpol

Jumat, 5 Agustus 2022 08:00 WIB
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus. (Foto: Istimewa)
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Relawan Presiden Jokowi akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) di Bandung, Jawa Baratpada akhir Agustus ini. Hasil kegiatan ini bakal memunculkan nama calon presiden (capres) yang akan diserahkan langsung kepada Jokowi sebagai Ketua Pembina Relawan Pro Jokowi (ProJo).

Namun, Jokowi meminta relawan merahasiakan nama capres Musra yang akan digelar di 34 provinsi. Ketua Panitia Musra Indonesia, Panel Barus menyatakan, setiap hasil Musra di tiap-tiap provinsi akan dikonsultasikan ke Jokowi. Namun, hasilnya akan tertutup. Tidak boleh dibocorkan ke publik.

Dikatakan, memang pada akhirnya, nanti relawan Jokowi akan mengumumkan arah dukungan. Sebab, publik perlu tahu hasil kegiatan Musra. “Tapi kita tetap patuhi arahan Pak Jokowi untuk ojo kesusu,” kata Panel kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Diterangkan, karena Musra bersifat really di 34 provinsi, maka pihaknya tidak mengumumkan nama capres agar tidak mempengaruhi hasil Musra di daerah lainnya.”Tadinya kita berpikir, nama capres diumumkan. Tapi kita timbang lagi, dampaknya kurang bagus,” ungkap Bendahara Umum Projo ini.

Berita Terkait : Projo Bantah Musra Jadi Tunggangan Politik Capres Tertentu

Diterangkannya, Musra Indonesia yang digelar Projo Cs ini adalah inovasi politik baru, sebagai perwujudan sila keempat Pancasila ingin jadi instrumen berdemokrasi yang paling nyata dan jujur. Relawan Jokowi, pada dasarnya ingin menyediakan wadah rakyat banyak untuk berdiskusi.

Untuk pelaksanaan teknisnya,di setiap provinsi, Musra akan dijalankan dalam tiga sesi. Pertama, rakyat disuruh ngomong agenda kebangsaan dan program prioritas. Kedua, baru dipikirkan kriteria pemimpin yang bis mengeksekusi keinginan rakyat.

“Ketiga, kira-kira siapa calon yang standarnya tidak jauh dari Jokowi. Bukan ujug-ujug ngomongin calon ya. Nanti karena waktu terbatas, ada e-voting. Intinya nama calon ada di akhir really Musra,” tandasnya.

 

Panel membantah ini akan jadi alat politik calon tertentu. Apalagi jadi partai politik kendaraan Jokowi setelah lengser nanti. “Kita bicara Musra, alat rekam paling jujur rakyat terhadap keinginan dan calon mereka. Tidak yang lain,” tegasnya.

Berita Terkait : Jadi Capres Itu Berat, Biar Prabowo Saja Yang Maju!

Sebelumnya, dia juga meyakinkan, mekanisme Musra dilakukan demokratis. Partai politik dipastikannya tak akan cawe-cawe dalam Musra. Namun, dalam susunan panitia Musra yang beredar di media, diketahui ada sejumlah nama tokoh-tokoh penting dengan berbagai latar belakang. Misalnya, tokoh buruh Andi Gani Nena Wea sebagai Ketua Dewan Pengarah. Dia membawahi 16 anggota, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara.

Musra juga melibatkan 14 tokoh dari kalangan militer dan akademik yang menjadi dewan pakar. Misalnya, mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soerdarmo, dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformarsi Birokrasi, sekaligus politisi Golkar, Yuddy Chrisnandi.

Ketua Umum, Projo Budi Arie Setiadi memastikan, seluruh kelompok relawan satu barisan menjalankan perintah Jokowi. “Sekali lagi, nama capres hanya ke Pak Jokowi,” ujarnya.

Musra belum juga digelar, tapi Budi sudah menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres yang paling pasti. “Pak Prabowo itu capres pasti karena memenuhi syarat menjadi capres kuat,” ucapnya.

Berita Terkait : Pengamat: Presiden Jokowi Negosiator Kelas Dunia, Punya Pengaruh Besar

Sebelumnya, penndiri Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) Hendri Satrio menilai, berkumpulnya relawan dan agenda Musra, memunculkan spekulasi liar.

Pria yang akrab disapa Hensat ini memperkirakan, ada dua kemungkinan tujuan. Pertama, sebagai kritik dari Jokowi terhadap parpol yang belum kunjung menemukan calon pemimpin yang menggantikan dirinya. Kedua, Hensat menduga musyawarah itu sebagai cikal bakal terbentuknya partai politik baru di bawah komando Jokowi. ■