BIN Dorong Peran Bakohumas Kawal Program Dan Kebijakan Pemerintah Di Papua

 Sebelumnya 
Sementara Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri, karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.

Di sisi lain, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.

Baca juga : Transformasi Digital Butuh Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta

“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” ujar Jaleswari.

Sedangkan Billy Mambrasar mengungkapkan, Pemerintah terus berfokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otsus, DOB, dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.

Baca juga : Romo Benny Dorong Pengesahan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila

Kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah.

"Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.