Bansos BBM Bantu Daya Tahan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menyusul BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sudah mulai disalurkan sejak awal September lalu, hari ini (12/9) BSU (Bantuan Subsidi Upah) juga mulai didistribusikan. Bila BLT ditujukan bagi 20,65 juta warga tak mampu, maka BSU dialokasikan untuk sekitar 16 juta pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan di seluruh Indonesia. Dengan tersalurkannya beragam Bansos ini, diyakini daya tahan ekonomi rakyat akan semakin kuat.

Kepastian dimulainya penyaluran BSU ini, disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari. Menurut Dita, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menyerahkan uang Rp 2,61 triliun beserta data pekerja calon penerima BSU kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Kamis (8/9).

"Uang dari Kemnaker sudah kami transfer ke KPPN. Masalahnya, KPPN ini kerjanya di weekdays. Jadi, baru Senin uang dari KPPN masuk ke Bank Himbara. Dari situ, nanti bank akan mengirimkan ke pekerja," kata Dita, Jumat (9/9) malam.

Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, berdasarkan kajian Pemerintah, tambahan dana Rp 24,17 triliun untuk melengkapi berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada di APBN, bisa membantu masyarakat tak mampu menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Terutama lonjakan inflasi yang diprediksi paling tidak terjadi dua bulan usai kebijakan penyesuaian harga BBM.

"Semoga bulan November mulai kembali ke pola normal. Biasanya inflasi yang seperti ini cepat, dalam satu dua bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi," kata Suahasil.

Baca juga : Lestari: Pemerintah Perlu Antisipasi Bencana Dampak Cuaca Ekstrem

Hal ini juga ditegaskan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. "Dengan pemberian bansos, kita bisa sama-sama jaga daya beli khususnya yang miskin dan rentan. Sehingga angka kemiskinan justru nggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung dengan adanya bansos mengakibatkan angka kemiskinan bisa turun, mungkin sekitar 0,3 persen," jelas Febrio di Gedung DPR, pekan lalu.

Untuk Kepentingan yang Lebih Besar
Masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, semua langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah menjaga kepentingan yang lebih besar; baik yang terkait dengan stabilitas fiskal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini diakui salah sasaran. 

"Kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya, di sela-sela membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII, di Medan, Jumat (9/9).

Pilihan sulit harus diambil pemerintah, lanjut Gus Yahya, karena bila tidak, keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya menyatakan NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.

"Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.

Baca juga : BP Jamsostek Berikan Bantuan APD Buat Perusahaan Kontraktor

Menurut pemerhati isu-isu strategis, Prof Imron Cotan, perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun, tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.

“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan, di Jakarta, Jumat (11/9).

Terkait substansi kebijakan penyesuaian harga BBM itu sendiri, menurut Imron Cotan yang juga mantan Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok ini, dapat dipahami dengan melihat situasi geopolitik global yang belum menunjukkan arah yang jelas karena konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung mereda.

Konflik di Eropa ini, menurut Imron Cotan, melengkapi disrupsi rantai pasok pangan dan energi global yang sebelumnya sudah terganggu karena pandemi Covid-19. Langkah penyesuaian harga energi telah diambil sebagian besar negara di Dunia, sehingga langkah Indonesia saat ini sebenarnya wajar dan memiliki alasan yang kuat. 

"Penyesuaian harga BBM adalah wajar dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, sejalan dengan tantangan ekonomi yang mereka hadapi,” kata Imron Cotan.

Baca juga : Lestari Ngarep Bansos BBM Transparan Dan Tepat Sasaran

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, Pemerintah memastikan tujuan penyesuaian harga BBM akan tercapai. Kebijakan ini merupakan koreksi atas akses subsidi selama ini yang tidak tepat sasaran. 

“Semua program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi karena situasi global hari ini,” papar Kabin, Minggu (11/9).

Bahwa ada potensi risiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan ini, lanjut Budi Gunawan, semua telah terpetakan dan akan dikelola dengan baik.

Pemerintah, misalnya, telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benar-benar efektif dan tepat sasaran. Begitu pun risiko inflasi akan bisa dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini.

“Ya, tentu ada risiko-risiko di sejumlah bidang. Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut, tapi Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” tegas Budi Gunawan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.