Beras Yang Dibagikan Harus Layak Konsumsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan seluruh beras program bantuan yang dibagikan kepada masyarakat, hanya yang layak konsumsi.

Pernyataan ini menanggapi kabar temuan beras bansos Presiden Jokowi yang dikubur oleh JNE.

Perihal kasus beras bantuan Presiden yang dikubur di kawasan Depok, Kemenko PMK masih menyelidiki.

Baca juga : Seribu Perempuan Karawang Jadi Relawan Srikandi Ganjar Jabar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, beras yang rusak memang sudah seharusnya tidak disalurkan kepada masyarakat.

“Sekarang masih diklarifikasi oleh Deputi 1 Kemenko PMK. Untuk kepastian kabar tersebut, kami menunggu hasil penelisikan dari pihak Tim Deputi 1 Kemenko PMK dan Kemensos,” kata Muhadjir kepada awak media, kemarin.

Muhadjir menegaskan, jika benar paket beras yang akan disalurkan itu rusak, maka seharusnya tidak disalurkan. Paket itu harus diganti dengan kualitas yang lebih baik sebelum dikirim ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Malang ini mengatakan, Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengecek adanya penguburan beras bantuan Presiden ini.

Baca juga : Data Drone Emprit: Puan, Tokoh Yang Paling Sering Dibicarakan Dalam Nada Positif

Tim ini sudah terjun ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai temuan tersebut.

“Mereka sudah ke lapangan. Sudah ada dari dari pihak Polri. Jadi sekarang Irjen Kemensos, kemudian Deputi I Kemenko PMK dan dari pihak kepolisian sudah mengecek langsung di lapangan,” kata Muhadjir.

Klaim PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir alias (JNE), beras tersebut sudah rusak sebelum dikubur.

Baca juga : 2 Jasad Korban Longsor Di Sukabumi Berhasil Dievakuasi

Menurut Muhadjir, jika klaim itu benar, artinya beras tersebut memang tidak bisa dibagikan ke masyarakat. Beras bantuan haruslah yang layak konsumsi.

“Kemungkinan beras ditimbun di Depok itu rusak sebelum diterima kepada KPM,” tuturnya.

Dia menerangkan, kasus beras bantuan Pemerintah rusak sebetulnya pernah terjadi. Barang tersebut batal dibagikan karena harus ditarik kembali untuk diganti yang baru.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.