Pemilu 2024 Kudu Jadi Panggung Perubahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemilu 2024 semestinya menjadi panggung perubahan, bukan lagi sandiwara berbasis pencitraan. Rakyat butuh pemimpin yang cerdas dan visioner.

Nampaknya, panggung sandiwara pencitraan itu tidak ada lagi di Pemilu 2024. Berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2019 di mana kriteria pemimpin pilihan rakyat kala itu adalah merakyat,” ujar Founder Lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) , Hendri Satrio dalam diskusi bertajuk “2024 Panggung Sandiwara Atau Perubahan” yang disiarkan secara daring, kemarin.

Tampil sebagai moderator, pria yang akrab disapa Hensat ini menganalisa, gelagat sandiwara politik di Pemilu 2024 telah bermunculan. Misalnya, tafsir Juru Bicara Mahkamah Kons titusi (MK) Fajar Laksono yang menyebut Presiden dua periode bisa menjadi Calon Wakil Presiden.

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengaku tetap optimis, Pemilu 2024 akan menjadi harapan bangsa mendapatkan pemimpin yang baru.

Baca juga : Banteng Kudunya Berani Capresin Puan Maharani

“Presiden sekarang tidak bisa maju lagi, ada banyak persoalan. Indonesia saat ini masuk fase pertumbuhan dan bangkit,” ujar Fadli.

Menurutnya, pesta demokrasi mendatang akan menjadi ujian apakah Pemilu demokratis keenam pascareformasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. “Akan menjadi pertarungan. saya masih menyimpan optimisme. 2024 akan menjadi harapan, pemimpin baru,” tekannya.

Dia sangat berharap, pesta demokrasi nanti harus bisa melahirkan kepemimpinan nasional yang bisa menyelesaikan beragam persoalan kebangsaan. adu ide dan gagasan. Di mana, itu menjadi esensi dari sebuah Pemilu.

Bahkan, kata dia, wacana koalisi, dan deklarasi Pilpres 2024 yang terbentuk jauh-jauh hari saat ini adalah hal yang baik. Di mana, partai bisa lebih jelas membicarakan secara mendalam tentang apa yang akan dia lakukan ketika berkuasa nan tinya. “Ada ruang dan waktu juga untuk aspirasi publik. Bisa lebih awal apa yang dilakukan ke depan,” katanya.

Baca juga : Kader Berkarya Disaranin Gabung Ke Partai Lain

Dikatakan, situasi seperti saat ini tidak terjadi di dua pesta demokrasi lalu. Di Pemilu 2014, publik baru tahu siapa calon kandidat begitu mendaftarkan diri sebagai kontestan Pilpres 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lebih parah lagi Pemilu 2019, drama politik terjadi ketika akhirnya Prof. Mahfud MD gagal menjadi Cawapres Jokowi, digantikan Kiai Ma’ruf Amin di penghujung pendafataran.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, Pemilu 2024 harus menjadi panggung perubahan. Vokalis PKS di senayan ini mengaku sedih melihat munculnya gagasan menunda Pemilu, hingga mau atau mundur pesta demokrasi itu datang dari elit politik. “Gagasan menunda, maju mundur itu bertentangan dengan konstitusi. saya sedih karena ini datang dari elite,” ujar Mardani.

Ditegaskannya, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan datangnya tidaklah mudah. Harus direbut. Menurutnya, wacana Presiden tiga periode, Presiden dua periode bisa maju Cawapres itu tidak produktif dan harus dilawan apapun alasannya.

Baca juga : Partai Ka’bah Jadikan Milenial Ujung Tombak

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said menambahkan, semua yang melawan kewajaran itu akan dikoreksi alam semesta. Menurutnya, mengubah regulasi untuk menambah waktu masa jabatan Presiden adalah sesuatu yang tidak wajar.

Sedangkan Pakar Gestur, Dewi Haroen menilai, perubahan itu adalah keniscayaan, alias pasti. Bahwa selera orang berubah. Manusia itu tidak ingin yang lama. Ingin yang baru. Nah, tarik menarik atas perubahan itu adalah hal yang wajar. “Hiruk pikuk itu harus kita nikmati dengan wajar,” sebutnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.