Perda RDTR, KSP Ajak Pemda Tingkatkan Investasi Di Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta mengatakan, percepatan penyusunan dan penerbitan perda RDTR merupakan salah satu kunci kemudahan berusaha, yang berujung pada peningkatan investasi.

Sebagai informasi, dari target 1.838 RDTR dalam RPJMN, yang sudah disusun dan ditetapkan di dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih sebanyak 237. Dari jumlah tersebut, yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) hanya 108 RDTR.

Febry menegaskan, penyelesaian penyusunan RDTR merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga : Lindungi Pekerja, Wapres Ajak Pemda Bantu BP Jamsostek

Untuk itu, tambah dia, harus ada koordinasi yang intensif antar kementerian/lembaga di pusat dengan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"Semua harus punya semangat dan komitmen yang sama, yakni mendorong investasi di daerahnya masing-masing," tegas Febry, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (31/10).

Febry menjelaskan, ketersediaan RDTR merupakan kunci percepatan dalam perolehan Konfirmasi Kesesuaian Penggunaan Ruang (KKPR) atau dulu sebelum UU Cipta Kerja disebut izin lokasi.

KKPR, lanjut dia, diperlukan pelaku usaha saat memulai atau memperluas usaha.

Baca juga : PSP UP Ajak Generasi Muda Bumikan Pancasila

"Dengan adanya RDTR proses perizinan, yakni KKPR menjadi semakin mudah, pasti, singkat, dan biaya rendah. kondisi ini ideal bagi iklim investasi dan selaras dengan kemudahan berusaha,” kata Febry.

Pria asal Ambon ini juga mengungkapkan, Pemerintah terus bekerja keras menjaga kestabilan politik dan keamanan, serta melakukan perbaikan regulasi termasuk soal tata ruang, agar investasi dapat terus tumbuh.

Febry menyebut, sampai dengan Triwulan III 2022, dari target Rp 1.200 triliun, realisasi investasi sebesar Rp 892 triliun. Pada 2023, pemerintah mentargetkan, realisasi investasi Rp 1.400 triliun.

Sebelumnya, pada Kamis (27/10), Kantor Staf Presiden menggelar rapat bersama Kementerian/lembaga dan pemda terkait percepatan penyusunan RDTR.

Baca juga : BNPT: Ingat, Kesatuan Indonesia Adalah Kunci Pembangunan Bangsa

Pada rapat, Kantor Staf Presiden menilai, RDTR yang tersedia masih jauh dari target. KSP pun menekankan, pentingnya percepatan penyusunan tata ruang dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif.

KSP juga merekomendasikan prioritisasi lokasi untuk mempercepat penyusunan RDTR.

"Perlu prioritisasi lokasi agar penyusunan RDTR dan integrasinya ke OSS RBA bisa cepat dilakukan," tutur Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien E. Pirade saat rapat. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.