MUKI Sumut Tegaskan Netralitas Gereja Dalam Pilpres 2024

Majelis Umat Kristen Indonesia Sumatera Utara (MUKI Sumut) tidak akan ikut dalam politik praktis dan tak berpihak kepada salah satu calon presiden yang akan maju di pilpres 2024 mendatang.

Ketua MUKI Sumatra Utara, Dedy Muritz W. Simanjuntak MACE, M.Th meminta kepada pemimpin umat Kristen di Sumatra Utara untuk tidak bermain-main dengan politik praktis. Pendeta diminta untuk dapat fokus mengurus umatnya dengan baik.

"Kita mengingatkan pendeta untuk tidak berpolitik praktis agar tidak terjadi masalah di umat Kristen. Kalau pendetanya saja sudah berpolitik praktis pasti umat sudah terpolarisasi. Kita menginginkan pendeta dan gereja untuk berdiri di tengah dan tidak memihak kepada salah satu calon yang terbukti menggunakan politik identitas. MUKI menganjurkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin nasional yang nasionalis dengan memiliki visi Kebhinekaan," kata Dedy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/11).

Pada kesempatan itu, Dedy menyesalkan adanya pencatutan nama MUKI pada saat kedatangan Anies Baswedan di Kota Medan.

"Saya mengecam pihak-pihak yang mengatasnamakan MUKI pada saat kedatangan Anies ke Medan. Sikap MUKI sudah sangat jelas yaitu tidak terlibat dalam aktifitas yang berkaitan dengan politik. Jika ada pihak tertentu yang mengatasnamakan MUKI, sudah bisa dipastikan itu bukan sikap MUKI yang sah dan resmi," ungkap Dedy.

Menurutnya sikap tegas atas pencatutan yang mengatasnamakan MUKI sudah melalui kajian dan pembahasan yang mendalam dari internal MUKI.

Langkah yang dilakukan MUKI Sumatra Utara menurut Dedy hanya sekadar mengedukasi masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.

"MUKI menganut politik kebangsaan dan berdiri serta berjuang untuk keutuhan NKRI. Setelah kita mendengar masukan dari banyak pihak dan melihat dinamika Pilkada DKI 2017, kita putuskan untuk keluarkan surat aspirasi tersebut," kata Dedy.

Menurut Dedy, kriteria pemimpin nasional mendatang sudah sangat jelas yaitu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, antar golongan, ras dan agama. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Baca juga : IMI Matangkan Peraturan Legalitas Kendaraan Modifikasi

RM.id  Rakyat Merdeka -

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.