RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir memastikan, organisasi yang dipimpinnya akan menjaga jarak dengan politik praktis di Pemilu 2024. Keputusan yang juga dipilih Nahdlatul Ulama ini dianggap efektif menjaga objektifitas dalam bersikap.

“Muhammadiyah mengam­bil jarak itu, sehingga objektif membawa isu-isu yang bersifat kolektif,” ujar Haedar, di acara Press Gathering jelang Muktamar 48 Muhammadiyah, Senin (7/11) malam.

Berita Terkait : Yandri Susanto: Muhammadiyah Punya Andil Rawat Indonesia

Diungkapkan, dalam Muktamar nanti akan dibahas 19 isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kema­nusiaan universal. Di antaranya, tentang suksesi kepemimpinan 2024. Intinya, Muhammadiyah ingin pesta demokrasi melahirkan negarawan melalui kompetisi damai.

Ditegaskan, Muhammadiyah bagian dari elemen bangsa tidak mau terjadi kembali polarisasi politik hanya karena pesta de­mokrasi lima tahunan. Salah satu mencegah perpecahan itu adalah dengan terus membangun narasi soal pentingnya merayakan keb­hinekaan. Namun, narasi keb­hinekaan ini dalam implemeta­sinya tidak menekankan pentingnya merayakan persatuan.

Berita Terkait : Waketum DMI Komjen Syafruddin: Jaga Masjid Dari Praktik Politik Praktis

Padahal, kata dia, kebhinekaan dan persatuan itu ibarat dua sisi mata uang yang saling tarik me­narik. Indonesia, tidak hanya memerlukan ruang untuk keberagaman. Melainkan juga membutuhkan komitmen untuk tetap bersatu.

“Kita ingin lahirnya siapa pun yang diusung partai mana pun, baik di partai politik atau kekuatan-kekuatan masyarakat yang menyangga kontestasi, baik relawan atau apa pun, baik di Pemilu ekse­kutif maupun legislatif, betul-betul menjadi negarawan,” tegasnya.

Berita Terkait : Gandeng 7 Bank, Bukit Podomoro Mudahkan Masyarakat Beli Rumah

Ihwal ini, Muhammadiyah menegaskan, perdebatan mengenai hal-hal yang berpotensi membelah masyarakat harus dihindari. Menurutnya, dimensi identitas yang kerap disebut politik identitas sebagai media untuk perpecahan bukan hanya agama. Termasuk, kesukuan, golongan, dan ideologi. Semuanya itu, diharapkan tidak dipolitisasi kembali. ■