Dark/Light Mode

Moeldoko : Kenaikan Tarif Pembayaran BPJS Ke RS Jangan Sampai Membuat BPJS Defisit

Kamis, 24 November 2022 08:59 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/11). (Foto: Biro Pers Istana)
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/11). (Foto: Biro Pers Istana)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko berharap rencana kenaikan tarif pembayaran BPJS ke Rumah Sakit nantinya tidak membuat sumber dana BPJS mengalami defisit. Hal itu perlu diantisipasi, sebab keuangan BPJS pernah minus. 

“Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi,” kata Moeldoko, saat menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/11). 

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga meminta BPJS untuk mendorong rumah sakit yang menjadi mitra membelanjakan anggarannya untuk membeli alat-alat kesehatan produksi dalam negeri, terutama bagi rumah sakit swasta.

Baca juga : Menteri ESDM: Jangan Sampai Negara Boncos

Sebab, tambah dia, dari hasil monitoring dan verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, sejauh ini serapan belanja rumah sakit swasta terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri masih minim. 

“Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, maka industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar. Ini sudah menjadi perintah Presiden. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi mitra BPJS enam puluh enam persen adalah rumah sakit swasta,” tegasnya. 

“KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini,” imbuhnya. 

Baca juga : Meski Tak Wajib, Jemaah Umrah Dengan Komorbid Sebaiknya Divaksin

Di waktu yang sama, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti menyatakan, pihaknya siap untuk mendorong rumah-rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan, sebut dia, dengan menambahkan item tersebut ke dalam perjanjian kerjasama. 

“Hanya saja untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain. Termasuk dari Kantor Staf Presiden,” jelas Ali Ghufron. 

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.