Insya Allah Beradab

 Sebelumnya 
Apa tanggapan Pak Menko atas usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden?

Presiden, secara terbuka, sudah melarang anggota kabinetnya mengucapkan isu ini. Tapi kalau ada orang lain ngomong, kita bisa apa? Seperti La Nyalla, atau siapa, kita tidak bisa larang dia ngomong itu. Siapa pun, La Nyalla, DPR, bilang apa pun tak mengikat bagi saya, bagi Pemerintah. Sebelum ada keputusan resmi secara politik konstitusional.

Saya optimistis Pemilu akan berlangsung dengan baik. Saya akan bekerja dengan serius di rel ini. Urusan politik, aspirasi, saya tidak bisa mencampuri. Saya, Mendagri, Menkeu, Presiden, sudah komit Pemilu harus berjalan jalan sesuai tahapan. Sampai hari ini, tahapan di KPU kan berjalan persis sesuai ketentuan.

Banyak yang khawatir, Perppu Pemilu jadi jalan masuk untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden?

Baca juga : Penolakan KUHP Yang Baru Masih Berlanjut

Ya mungkin nanti akan ramai, karena akan ada Perppu. Tapi Perppu ini merespons Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Perppu diperlukan untuk mengakomodasi itu. Kan harus diatur, berapa anggota DPR-nya, daerah pemilihan (dapil)-nya dan lain-lain. IKN nanti dapilnya masih ikut Kalimantan Timur atau bagaimana.

Lalu DKI Jakarta nanti berubah atau tetap? DPRD-nya di DKI selama ini hanya tingkat provinsi, di kota administrasi ada atau tidak. Itu semua dijelaskan dan diatur di Perppu. Jadi Perppu bukan mengubah substansi aturan penyelenggaraan Pemilu. Tetapi menampung perkembangan baru itu.

Bagaimana dengan politik keadaban yang sering disampaikan Pak Mahfud?

Politik berkeadaban itu politik yang sportif. Jangan pakai teror dan transaksional. Saya milih kamu, tapi besok harus begini. Saya biayai kamu, tapi harus ada proyek ini. Menyandera orang. Kalau orang tidak bisa memenuhi janji, nanti disingkirkan. Itu tidak boleh, tidak beradab.

Baca juga : Mahfud MD, Menko Polhukam: Senang Maroko Menang, Sedih Jepang Tumbang

Pemilu itu mencari pemimpin. Seumpama seluruh orang Indonesia jelek, tetap dipilih yang terbaik dari yang jelek itu. Karena pemimpin harus ada. Kalau nggak negara bubar.

Apa Pak Menko melihat akan ada titik kerawanan di masyarakat pada Pemilu 2024?

Kalau kerawanan dalam arti kriminal, tidak banyak. Aparat kepolisian sudah sangat siap. Tetapi secara horizontal, rawannya adalah potensi kecurangan pemilu.

Kecurangan pemilu pasti ada. Ini yang harus diantisipasi. Tetapi Anda jangan berpikir, kecurangan pemilu seperti di zaman Orde Baru. Itu kan Pemerintah yang melakukan. Golkar harus menang. Presiden terpilih harus Soeharto.

Baca juga : Mahfud Pasang Badan

Kalau sekarang, kecurangan berlangsung horizontal. Antara peserta pemilu dengan peserta pemilu, parpol dengan parpol. Sebelum sampai Kecamatan, terjadi jual beli di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita tahu lah soal itu. Karena praktik itu juga banyak disebut di putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan ada Sekjen, kalah dengan orang daerah. Partainya sendiri digugat. Jadi kecurangannya horizontal, bukan terpusat atau dikendalikan pemerintah.

Kalau di tingkat Pilpres, curang juga terjadi di tingkat bawah. Kalau dihitung-hitung sama curang. Tinggal satu curang di Bandung, satu di Semarang, itu yang akan diselesaikan MK. Selama ini sudah bagus juga kok di MK.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.