Insya Allah Beradab

RM.id  Rakyat Merdeka - Suasana asyik dan seru selalu mewarnai obrolan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Saat mengomentari pernyataan Presiden Jokowi tentang kondisi tahun depan akan sulit, tantangan global, ketidakpastian kondisi geopolitik, ancaman krisis pangan, energi dan ekonomi, misalnya. Mahfud yang nada bicaranya blak-blakan, tampak serius tapi santai saat mengungkapkan pendapatnya.

Apa resep Menko Mahfud menghadapi tantangan ini? Apalagi tahun depan Indonesia mulai memasuki tahun politik. Dan bagaimana prediksinya terkait situasi keamanan, khususnya berkaitan dengan kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024?

Mahfud membeberkan semuanya saat berbincang santai dengan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Riki Handayani, Wakil Pemimpin Redaksi Kartika Sari, Reporter Faqih Mubarak dan fotografer Ng Putu Wahyu Rama di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Rabu (7/12). Berikut petikannya.

Baca juga : Penolakan KUHP Yang Baru Masih Berlanjut

Pemilu 2024 tak lama lagi akan digelar. Bagaimana kesiapan seluruh perangkat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut?

Ada dua faktor. Pertama, faktor mekanisme yuridis di Pemerintahan. Kedua, faktor politik dari partai, DPR, civil society, dan lainnya. Dari sudut yuridis, saya percaya, masalah hukum terkait tahun politik, sudah kita antisipasi bersama. Pertama, dari sudut instrumen kelembagaan, sudah koordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU minimal sampai saat ini sudah melakukan tahapan pemilu. Bahkan, menurut Undang-Undang, 14 bulan sebelum pemungutan suara, harus ada penentuan nomor urut Parpol. Ada usul dari Ibu Megawati agar nomor urut partai tidak berubah. Biar rakyat nggak bingung. Orang sudah kenal nomor partai, besok berubah lagi. Menurut saya, usul ini masuk akal. Kita akomodasi dan pertimbangkan.

Baca juga : Mahfud MD, Menko Polhukam: Senang Maroko Menang, Sedih Jepang Tumbang

Kalau iya, harus ada ketentuan untuk mengubah Undang-Undang. Mungkin akan diundi 14 bulan sebelum pemungutan suara. Mungkin tidak diundi sesuai kesepakatan baru.

Tetapi yang sudah pasti, 14 Februari 2022 tetap pemungutan suara. Anggaran juga sudah ditentukan. Kepolisian dan pihak keamanan sudah siap mengidentifikasi jenis kerawanannya apa saja dan di mana saja. Nampaknya, dari sudut prosedur, kami siap (gelar Pemilu) dan akan terus kami kawal tepat waktu.

Kalau dari sudut politik, apakah ada kendala?

Baca juga : Mahfud Pasang Badan

Tentu banyak pertimbangan, dan itu di luar urusan kita. Kita mengawal ketertiban politiknya saja. Bukan membatasi isu politiknya. Kan ada orang yang usul macem-macem. Itu tidak bisa dikendalikan.

Partai ini usul ini, La Nyalla (Ketua DPD-red) usul itu, kita tidak bisa kontrol. Silakan saja, itu bukan bagian prosedur Pemerintah. Tapi bagi kami, Pemilu siap dilaksanakan dengan tertib dan aman. Bahkan kemarin Pak Presiden Jokowi mengumpulkan KPU seluruh Indonesia. Siap melaksanakan pemilu tepat waktu, efisien dan sesuai aturan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.