Omongan Bupati Meranti Menjurus Ke Makar

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mencamkan akan mengangkat senjata dan minta dilepas ke Malaysia karena merasa dana bagi hasil (DBH) kecil, disesalkan banyak pihak. Sebab, omongan Bupati Meranti itu menjurus ke perbuatan makar.

Omongan itu terucap dari mulut Adil saat Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Riau, Kamis (9/12). Rapat itu dihadiri para kepala daerah di Riau, Gubernur Riau Syamsuar, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman. Video saat Bupati Meranti marah-marah sampai muncul kata mata dan minta dilepas ke Malaysia beredar luas.

Dia marah karena merasa BDH untuk daerahnya kecil, padahal hasil tambang minyak di daerahnya naik. “Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan, tak mungkin kan. Ini menyangkut masalah meranti yang miskin ekstrem," ucapnya, ketika itu.

Baca juga : Menag Raih Anugerah Pembina Pelayanan Publik Terbaik

Pengamat pertahanan keamanan dan intelijen Susaningtyas Kertopati dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyesalkan omongan Adil ini. “Menurut pandangan saya, sebaiknya Pak Bupati Meranti berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, apalagi sebagai tokoh panutan dan berpendidikan,” ucapnya Nuning, sapaan akrab Susaningtyas.

Menurut mantan Anggota Komisi I DPR ini, mengkritik Pemerintah Pusat tidak masalah. Asalkan kritikan itu disampaikan berdasarkan data dan aturan. Bukan dengan mengancam akan mengangkat senjata.

“Sebaiknya berhati-hati jika masuk ranah kedaulatan RI. Ungkapan bahwa minta Meranti dikasihkan ke negara tetangga dan mau angkat senjata itu dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah makar,” tegasnya.

Baca juga : Angka Kematian Covid-19 Melonjak, Dinkes DKI Imbau Lansia Segera Booster Kedua

Sahroni menyampaikan hal serupa. Dia menyarankan, protes DBH kecil yang disampaikan Adil sebaiknya diselesaikan melalui adu data secara transparan dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.

"Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan Bapak Bupati, kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data,” ucap Sekjen Partai NasDem ini.

Sahroni menegaskan, ancaman Adil, jika tidak dipertanggungjawabkan, dapat berpotensi untuk dikategorikan sebagai makar. "Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan 'ancaman' menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.