Kelola APBD Hingga Rp 80 T, Pemprov DKI Diingatkan KPK Mitigasi Risiko Korupsi

 Sebelumnya 
Heru pun menyampaikan capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022. DKI Jakarta memperoleh skor SPI 90 dan menempatkan DKI dalam zona hijau pencegahan korupsi di Indonesia.

“Untuk itu, saya meminta jajaran kepala dinas, direktur BUMD, pertahankan ini. Sehingga tentunya, ini saya tidak ada beban. Masih banyak tantangan kita, dari penanggulangan banjir, tata ruang, dan kemacetan. Mari bersatu, semangat bertugas,” tutur Heru.

Baca juga : Inflasi Jakarta Terendah, Pemprov DKI Didorong Tingkatkan UMKM

Menyambung hal tersebut, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan,a pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.

“Berbagai kegiatan antikorupsi juga sudah kita lakukan bersama KPK, seperti Bus Antikorupsi, bentuk Penyuluh Antikorupsi, bentuk Duta Keluarga Berintegritas, Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan KPK, bentuk Komite Advokasi Daerah, dan sebagainya,” beber Syaefuloh.

Baca juga : Rieke Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

Pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua KPK bersama PJ Gubernur DKI Jakarta juga melantik Penyuluh Antikorupsi dan Duta Keluarga Berintegritas DKI Jakarta.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari swasta ke Pemprov DKI.

Baca juga : Lestari Dorong Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Guru

Serta, seminar antikorupsi yang diikuti jajaran Kepala Dinas dan Direktur BUMD bertajuk “Orkestrasi dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.