Kelola APBD Hingga Rp 80 T, Pemprov DKI Diingatkan KPK Mitigasi Risiko Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai ibu kota negara dan memiliki APBD lebih dari Rp 80 triliun, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindarkan diri dari perilaku koruptif. 

Sebab, besarnya anggaran tersebut memiliki kerawanan terjadi tindak pidana korupsi jika tak dikelola dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 Wilayah DKI Jakarta, yang diselenggarakan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12).

“Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibukota negara, tapi besarnya APBD, lebih dari Rp 80 triliun. Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi,” pesan Alex.

Baca juga : Inflasi Jakarta Terendah, Pemprov DKI Didorong Tingkatkan UMKM

Menurut Alex, jumlah APBD DKI Jakarta dengan yang setara seluruh provinsi di Pulau Sumatera tersebut, seharusnya bisa dipergunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sebesar-besarnya.

Namun, Alex menyayangkan, masih ada praktik korupsi khususnya dari Pengadaan Barang dan Jasa di DKI Jakarta.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami menindaklanjuti laporan korupsi dari masyarakat dan fantastis kerugiannya. Pengadaan tanah Munjul, Rp 150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp 1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya,” tegas Alex.

Oleh karenanya, Alex menyarankan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta. Salah satunya, kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses perencanaan anggaran pengadaan.

Baca juga : Rieke Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

Selain itu, Alex juga menyoroti risiko korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anggota DPRD.

“Hindari juga pembahasan yang alot, hanya karena CoI (Conflict of Interest). Tidak salah anggota DPR sampaikan keinginan dapilnya, misalnya buatkan jalan. Tapi jangan sampai saat anggaran itu disetujui, berarti ‘proyeknya milik saya, berhak menunjuk siapa’. Kalau begitu rusak, tidak benar. Ini yang kemudian sebabkan anggota DPRD bermasalah, itu titik rawannya dari penganggaran PBJ,” terang Alex.

Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menyoroti hasil pemeriksaan LHKPN para pejabat di DKI Jakarta, yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.

"Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi kami ingin mengajak bapak-ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya,” ingat Alex.

Baca juga : Lestari Dorong Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Guru

Sebagai bentuk komitmen mendorong pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Alex menjelaskan, pada tahun 2023 akan ada 3 Satuan Tugas (Satgas) untuk Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Satgas Tata Kelola BUMD dan 2 Satgas terkait APBD. Sementara untuk provinsi lainnya, hanya ada satu Satgas.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang terus melakukan pendampingan pencegahan korupsi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Heru berharap, pendampingan KPK terus dilanjutkan pada masa mendatang, terutama dengan Inspektorat DKI Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih ke jajaran KPK yang terus berkoordinasi dengan Inspektorat DKI Jakarta. Lebih baik kita lakukan pencegahan sedini mungkin, dari perencanaan hingga realisasi anggaran kita tidak kebentur. Sehingga, teman-teman dinas bisa yakin dalam bekerja,” ujar Heru.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.