Pertama Di Indonesia, Ganjar Luncurkan 29 Desa Antikorupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi tersebar di 29 kabupaten/kota. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sekaligus menjadi provinsi percontohan.

Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang punya respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Komitmen Ganjar pun kemudian terus berlanjut. Saat ini, ada 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah. Yakni Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.

Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.

Baca juga : Hajar Persikabo, Roca Minta Skuad Arema Nggak Cepat Puas

Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.

"Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12).

Kata Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.

"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.

Baca juga : Pesan Megawati Ke Bacaleg: Jangan Gunakan Kekuasaan Untuk Korupsi

Maka, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.

"Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.

"Saya mengapresiasi karena 'lho program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.

Baca juga : Sederhana Dan Merakyat, Ganjar Gaet Dukungan Komunitas Supir Truk Di Banten

Diakuinya, semua Gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang mengimplementasikannya.

"Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh gak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.