KSP: Identitas Perkuat Persatuan, Bukan Instrumen Politik Pecah Belah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi mengingatkan bahayanya politik identitas bagi Indonesia, terutama menjelang kontestasi Pemilu 2024. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan, politik identitas yang dimaksud Presiden Jokowi adalah, identitas yang disalahgunakan dan dipakai sebagai instrumen politik kebencian yang bisa memunculkan potensi polarisasi di masyarakat. 

“Kita perlu detailkan bahwa yang dimaksud adalah identitas yang merusak atau identitas yang dipakai untuk politik kebencian. Harusnya identitas untuk memperkuat persatuan, dan bukan untuk politik pecah belah,” tegas Juri, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (28/12).

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Parpol Peserta Pemilu Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Juri mengakui, politik identitas masih menjadi isu strategis yang harus diwaspadai seluruh pemangku kepentingan Pemilu. Terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial. 

Ia pun menyambut baik langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang dilansir dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satu isu strategis yang memiliki pengaruh kerawanan adalah potensi polarisasi masyarakat yang disebabkan gerakan politik identitas.  

Baca juga : Natal Momentum Perkuat Persaudaraan Antar Umat Di Tanah Air

“Memang sekarang yang perlu diwaspadai adalah keterbelahan masyarakat yang tajam akibat politik identitas. Terutama saat ini perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sangat pesat,” ucapnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.