Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Reshuffle, Jokowi Putar Kode Lama

Rabu, 25 Januari 2023 07:22 WIB
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta Timur, Selasa (24/1). Foto: Setpres)
Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau Sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta Timur, Selasa (24/1). Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu reshuffle yang sudah jadi “bola panas” hampir sebulan ini, tetap masih jadi misteri yang belum bisa ditebak kapan bakal terjadi. Presiden Jokowi selaku pemegang kuasa penuh soal reshuffle, masih belum memberikan titik terang. Saat ditanya soal reshuffle, Jokowi kembali putar kode lama yang pernah diutarakannya beberapa waktu lalu. “Tunggu,” jawab Jokowi.

Sebenarnya, isu reshuffle kabinet sudah lama berhembus. Tepatnya, saat Partai NasDem yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres, Oktober tahun lalu. Namun, saat itu, gong reshuffle tidak terlalu kencang.

Justru, wacana reshuffle kabinet menguat setelah Jokowi memberikan sinyal soal itu. Di sela-sela meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022, Kepala Negara tiba-tiba menyinggung soal reshuffle. Namun, saat itu Jokowi tidak menyebut kapan akan melakukan bongkar pasang kabinet.

Jokowi kembali mengulang pernyataannya, pada awal-awal tahun ini. Setidaknya, ada 2 kali Jokowi menyinggung soal reshuffle kabinet. Pertama, saat berada di Pasar Tanah Abang (2/1) dan di Dumai, Riau pada Kami  (5/1). Namun, jawabannya tetap sama, Jokowi bilang tunggu saja. “Bisa besok. Senin, Selasa, Rabu”. “Tunggu saja,” tegas Jokowi, saat itu.

Meskipun belum ada kepastian, isu reshuffle kemudian menjadi “bola panas”. Apalagi, PDIP sebagai pendukung utama pemerintah, paling keras mendorong agar segera dilakukan reshuffle.

Kini, setelah beberapa pekan wacana reshuffle bergulir, Jokowi kembali ditanya soal itu. Sayangnya, tidak ada yang baru dari jawaban Jokowi.

Berita Terkait : Bali Sudah Full, Jokowi: Pemulihan Wisata di Indonesia Jauh Lebih Cepat

"Tunggu," kata Jokowi, usai mengecek proyek Sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta Timur, kemarin.

Mungkinkah reshuffle bakal redup lagi? Waketum PAN, Yandri Susanto tak merasa aneh dengan wacana reshuffle yang terus menghangat dan misterius ini. Mengingat kewenangan melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Namun, Yandri tidak sepakat kalau jawaban terakhir Jokowi disimpulkan reshuffle bakal redup alias batal. Wakil Ketua MPR ini lantas menceritakan proses reshuffle kabinet sebelumnya, saat Ketum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Perdagangan.

Menurut Yandri, proses reshuffle saat itu terbilang cepat, hanya dua hari sebelum pelantikan. Dia bilang, Mensesneg Pratikno mengontak Zulhas pada Senin malam. Zulhas lalu diminta ke Istana pada hari Selasa dan dilantik pada hari Rabu.

“Jadi, kira-kira begitu. Misteri reshuffle ini yang tahu hanya Allah dan Pak Jokowi,” kata Yandri, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Apakah PAN sudah diajak bicara soal reshuffle kali ini? Yandri bilang hingga kini belum ada pembicaraan dari Jokowi dengan bos partainya. Namun, kata dia, melihat dari pengalaman sebelumnya, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bakal diajak bergabung.

Berita Terkait : Januari? Nggak Ada... Februari? Nggak Tahu...

Dia yakin, Jokowi tentu punya pertimbangan sendiri dalam melakukan reshuffle. Bisa berkaitan dengan kinerja, konstelasi politik, dan menggalang kekuatan baru. "Semua keputusan itu ada di tangan Jokowi," terangnya.

Politisi PPP Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek justru memprediksi  reshuffle bakal segera terjadi. Kenapa?Indikasinya, dalam beberapa waktu ke belakang, Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan para ketum parpol. Menurutnya, di dalam pertemuan itu, tentu saja ada pembahasan soal reshuffle.

"Indikasinya (reshuffle) memang menguat. Hanya saja, siapa yang akan kena, itu kita gak tahu," kata Awiek, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Awiek bilang, partainya menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada Jokowi. Sebab, dalam reshuffle kabinet, tidak hanya soal pergantian menteri saja. Bisa juga, reshuffle nanti hanya untuk mengisi beberapa pos wakil menteri yang saat ini memang masih kosong.

Kenapa wacana reshuffle berkembang berlarut-larut? Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro mengatakan, Jokowi memang punya hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Hanya saja, dalam prosesnya Jokowi sebaiknya juga mendengarkan suara rakyat. Bukan hanya para bos parpol koalisi.

Menurutnya, tahun ini adalah tahun politik. Tahun menjelang pelaksanaan Pemilu. Kondisinya pasti rawan secara politik. Jokowi akan menimbang betul keputusan reshuffle agar tidak menimbulkan kegaduhan. Menurut dia, di sisa waktu yang tinggal setahun lebih ini, Jokowi sebaiknya mensolidkan kabinet agar bisa bekerja secara profesional. Kegaduhan soal reshuffle justru menjadi kontra produktif.

Berita Terkait : Paloh Minta Ketemu Jokowi, Betul Kah?

Jadi, ia menyarankan Jokowi segera melakukan komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi agar kegaduhan yang berkembang di masyarakat dapat berkurang. "Ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar," kata Siti, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memahami Jokowi sangat berhati-hati dalam melakukan reshuffle di sisa masa jabatannya yang tinggal setahun. Kalau akan melakukan reshuffle, maka basisnya adalah kinerja, bukan politik. Tujuannya, agar soliditas kabinet terjaga dan bisa meninggalkan warisan yang baik di penghujung masa jabatannya.

"Semua pemimpin pastinya ingin husnul khatimah," kata Ujang, saat dikontak, tadi malam.

Melihat perkembangan reshuffle yang belum jelas ujung pangkalnya, kata Ujang, jadi sinyal bahwa memang Jokowi begitu berhati-hati. Bagaimana pun NasDem bersama Surya Paloh yang saat ini banyak disorot oleh parpol koalisi pemerintah, punya andil besar dalam mengantarkan Jokowi menjadi presiden dua periode.

Menurut dia, salah satu kekuatan Surya Paloh adalah memiliki  media. Jadi, kalau Paloh menjadi oposisi, maka bisa saja akan ada banyak kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Tentu ini akan berdampak pada soliditas kabinet.■