KPU Minta, Selipkan Pendidikan Pemilu!

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahapan Pemilu 2024 su­dah mulai bergulir. Pendidikan politik yang masih minim, perlu digencarkan oleh seluruh elemen masyarakat. Termasuk, organisasi sosial kemasyaraka­tan dan keagamaan berpengaruh seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) me­minta NU dan Muhammadiyah menyelipkan pendidikan pe­milu dalam forum keagamaan dan pendidikan yang digelar dua ormas besar ini. Anggota KPU, Mochammad Afifuddin menegaskan, NU dan Muhammadiyah dapat menjadi wadah efektif menyukseskan Pemilu 2024

“Kalau ketua-ketua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah menyerukan dalam kegiatan keagamaan maupun pendidikan, maka insyaallah akan sangat dipatuhi masyara­kat, umat atau jemaahnya,” kata Afif dalam diskusi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, belum lama ini.

Baca juga : Jalankan Titah Presiden, Mendagri Minta Daerah Ciptakan Branding

KPU tidak bisa sendirian memberikan pemahaman dan pendidikan politik ke seluruh elemen masyarakat. KPU daya jangkaunya terbatas. Wasit Pemilu ini juga tak memiliki pengikut yang massif untuk mengedukasi pendidikan poli­tik agar lebih penetratif.

Pendidikan politik, lanjut Afif, tak hanya soal pentingnya memberikan hak pilih. Namun, juga soal tata cara kampanyeagar lebih inklusif, tidak memecah belah, dan saling meng­hormati di tengah perbedaan pilihan. “Kami minta tolong ke semua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, semuanya, tidak hanya NU dan Muhammadiyah,” tambah Afif.

Diketahui, dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia itu menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang ditemui jajaran KPU. Tak ketinggalan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), serta Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga dikun­jungi.

Baca juga : PUPR Bangun Rusun Muhammadiyah Rp 15,17 Miliar di Kota Baubau

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, edukasi Pemilu sangat penting. Mengingat ada 80 persen dari total penduduk Indonesia yang menjadi pemilih.

“Maka kita harus punya cara untuk masuk ke masyara­kat. Salah satu cara, metode, untuk bertemu atau berkomu­nikasi dengan masyarakat adalah melalui saluran ormas,” terangnya.

Dipaparkan, jumlah ormas di Indonesia yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kemendagri tercatat mencapai 514.252. Kemendagri berharap seluruhnya membantu KPU mengedukasi masyarakat agar menciptakan kontestasi yang jujur, adil, langsung, dan ber­sih. “Pemerintahan dalam hal ini Kemendagri akan support penuh penyelenggara pemilu,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.