Luhut: Urus Negara Nggak Gampang

RM.id  Rakyat Merdeka - Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan pihak-pihak yang terlalu banyak mengkritik Pemerintah. Menko Kemaritiman dan Investasi ini mengingatkan kepada para pengkritik tersebut, mengurus negara itu tidak gampang.

Peringatan itu disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dalam peluncuran Sail Teluk Cendrawasih, yang disiarkan secara virtual, kemarin. Secara khusus, Luhut mengirimkan peringatan kepada pihak-pihak yang tidak punya pengalaman mengurus negara.

Dia bilang, jangan cuma bisa mengkritik. Apalagi kritikan yang asal bicara. Harus pakai data. Juga, harus ada solusinya. Karena mengatur negara tidak segampang membalikkan telapak tangan. "Kalau belum pernah di republik ini menjabat, jangan asal ngomong, tidak gampang atur republik ini," tegas Luhut, dengan nada tinggi.

Baca juga : Tingkatkan Vokasi Pekerja, KSPSI Kirim Delegasi Ke Jepang

Selain kepada para pengkritik, Luhut juga mengingatkan internal pemerintahan. Kata salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, para pejabat jangan merasa tinggi hati dan sombong. Karena semua jabatan hanya sementara.

"Jangan sombong. Ini semua temporary. Semua di bawah langit ini ada waktunya. Pejabat jangan pernah kita sombong, semua hanya waktu saja," tegas mantan Menko Polhukam ini.

Siapakah para pengkritik yang diberi peringatan keras oleh Luhut itu? Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengaku tidak tahu omongan bosnya ditujukan kepada siapa.

Baca juga : Mentan Pastikan Ketersediaan Beras Januari Hingga Maret Aman

"Ya mungkin maksudnya model pengamat yang maha tahu dan suka menuduh. Saya nggak tahu persis yang mana. Wartawan tebak sendiri aja lah," ucap Jodi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mendengar ucapan Luhut ini, Ketua DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani justru balik mengingatkan. Kata dia, Luhut harusnya mengerti konsekuensi menjadi pejabat publik. "Jadi pejabat publik mesti siap menerima kritik," ucap Kamhar, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Lagipula, lanjutnya, pejabat publik itu digaji negara. Pendapatan yang diterima negara merupakan hasil pajak yang dibayarkan masyarakat. "Menjadi konsekuensi logis jika mendapat kontrol publik dengan beragam cara, termasuk dalam bentuk kritik. Jika tak siap atau antikritik, sebaiknya jangan menjadi pejabat," ucapnya.

Baca juga : Ditangkap KPK, Gubernur Papua Lukas Enembe Nggak Ngelawan

Kamhar pun meminta tidak menjadi pejabat arogan. Karena bertolak belakang dengan filosofi pamong praja. "Jika jadi pejabat hanya mau memerintah, ini mentalitas feodal. Ini pangreh praja, bukan pamong praja," sebut dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga tidak sepakat dengan pernyataan Luhut. Dia bilang, Pemerintah itu perlu dikontrol supaya tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan. "Misal saya mengkritik menteri itu tandanya bukan sebel, tapi sayang supaya tidak terjeblos," jelas Agus, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia berharap, Luhut lebih legowo menerima kritikan. "Presiden saja saya kritik. Maksud saya, saya sayang kepada Presiden supaya tidak melakukan hal-hal yang nantinya dapat merugikannya, khususnya tidak menjadikan publik kecewa. Gitu aja," pungkas dia.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.