Dark/Light Mode

Pemerintah Tambah Utang Rp 696,4 Triliun Tahun Ini

Tenang, Masih Aman Kok

Sabtu, 11 Februari 2023 06:45 WIB
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto. (Foto: Tangkapan Layar).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto. (Foto: Tangkapan Layar).

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali melakukan utang baru hingga Rp 696,4 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan, utang itu dibutuhkan untuk mendanai pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne_gara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Jumlahnya mencapai Rp 696,4 triliun.

“Untuk pembiayaan defisit sebesar Rp 598,2 triliun dan pembiayaan non-utang Rp 98,2 triliun,” ujar Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (8/2).

Baca juga : Rakyat Turki Marah, Erdogan Terancam

Suminto menjelaskan, sumber pembiayaan utang tadi berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90 persen-95 persen, dan pinjaman sekitar 5 persen-10 persen.

Untuk utang dari SBN, lanjut dia, secara rinci sekitar 69-75 persen dilaku­kan dengan menerbitkan SBN domestik non-ritel, 10-15 persen melalui SBN ritel, dan 13-16 persen melalui SBN valuta asing (valas).

Sedangkan, utang dari pinjaman secara rinci, yakni 4 persen hingga 6 persen bakal dilakukan melalui pinjaman pro­gram, Rp 32,6 triliun melalui pinjaman luar negeri proyek dan Rp 3,5 triliun melalui pinjaman dalam negeri.

Baca juga : Indonesia Raup Transaksi Dagang Rp 26,86 Triliun Di Swiss

Menurut dia, penerbitan SBN akan dilakukan transparan. Lelang akan di­lakukan bergantian dengan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Sebagian besar utang kita diterbitkan dalam bentuk SBN, tentu cost of fund ditentukan suku bunga di market,” jelas Suminto.

Pemerintah, kata Suminto, bersama den­gan otoritas lain, mengelola sektor keuan­gan dengan baik yang berdampak pada suku bunga di pasaran. Ini dalam konteks spillover dari kondisi perekonomian dan sektor keuangan secara global.

Baca juga : Perluas Lini Produksi, Daihatsu Tambah Investasi Rp 2,9 Triliun

Seperti diketahui, Kemenkeu mencatat utang Pemerintah Indonesia menembus Rp 7,733,99 triliun sepanjang 2022, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 39,57 persen.

Rinciannya, dalam bentuk SBN menca­pai Rp 6,846,89 triliun alias setara 88,53 persen utang Indonesia.

Sedangkan 11,47 persen sisanya dalam bentuk pinjaman, yakni Rp 19,67 triliun pinjaman dalam negeri dan Rp 867,43 triliun pinjaman luar negeri.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.