Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Samakan KKB Papua Dengan Preman, Panglima: Jangan Dibesar-besarkan
Kamis, 23 Februari 2023 08:14 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menganggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua seperti kumpulan preman. Karena itu, Yudo meminta agar para teroris Papua itu tak dibesar-besarkan.
Bagi Yudo, KKB merupakan kelompok kecil. Ibarat preman yang kerjaannya bikin onar. Ulah mereka adalah mencari eksistensi, tapi cenderung menyusahkan masyarakat.
"Minta uang dan lainnya. Setelah mendapat uang mereka berhenti. Kalau sudah habis, mereka kembali berulah. Begitu terus dari dahulu," ucap Yudo, di Lapangan I Gusti Ngurah Rai, Kepaon, Denpasar, kemarin.
Selama ini, KKB kerap berulah. Selain ke aparat, mereka juga kerap menyerang warga. Yang terbaru, KKB menyandera Pilot Susi Air, Captain Philips Max Mehrtens, usai membakar pesawat, di Lapangan Terbang Paro, Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah, Selasa (7/2).
Baca juga : Perpusnas Resmikan Perpustakaan Madiun, Harap Tingkatkan Minat Baca Masyarakat
Terkait penyanderaan Pilot Susi Air ini, TNI dan Polri masih terus melakukan berbagai upaya pembebasan. Yudo menerangkan, untuk mengatasi masalah ini, tidak bisa langsung dilakukan operasi militer.
Saat ini, TNI bersama Polri masih mengedepankan cara-cara persuasif. Negosiasi tengah dilakukan Pemerintah Daerah dan tokoh agama dan masyarakat.
Kata Yudo, masalah penyanderaan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara militer. Sebab, di daerah tersebut terdapat masyarakat sipil. TNI tidak ingin operasi militer justru mengganggu keamanan masyarakat setempat.
"Tidak ada penambahan pasukan. Kemarin ada pergantian pasukan, tapi tidak ada penambahan jumlah. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama di sana untuk di depan melakukan negosiasi. Kita mengamankan masyarakat yang kemarin menerima ancaman," kata Yudo.
Baca juga : Semangat NU Kembali Ke Khittah Kudu Dijaga
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menerangkan, aparat telah mengetahui lokasi dan mengepung markas KKB untuk mengevakuasi Pilot Susi Air. Namun, saat aparat akan menyergap, Pemerintah Selandia Baru datang dan memohon tidak ada tindakan kekerasan yang bisa membahayakan Pilot Susi Air, yang merupakan warga negaranya.
Agar tidak menjadi masalah internasional, Mahfud menyebut, aparat tetap mengedepankan langkah persuasif. Pemerintah masih mencari cara terbaik untuk membebaskan Pilot Susi Air itu. "Kita masih tangani, ditunggu saja mudah-mudahan ada penyelesaian," ucap Mahfud.
Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan, kondisi Captain Philip Mark Merthens dalam keadaan sehat. Dia menerangkan, hingga saat ini, Polri maupun TNI masih mengendapkan negoisasi guna menghindari jatuhnya korban.
"Namun kami bisa memastikan kondisi Pilot Philip dalam keadaan baik-baik saja walaupun masih berada bersama kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya," katanya.
Baca juga : Jalankan Arahan Presiden, PLN Siap Optimalkan Ekosistem Kendaraan Listrik
Menurutnya, negoisasi masih akan dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu dilakukan demi mengutamakan keselamatan, bukan saja bagi sandera, tetapi juga anggota TNI-Polri yang terlibat.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta Pemerintah menindak tegas dan terukur berbagai teror dan kekerasan yang dilakukan KKB terhadap warga sipil dan aparat. Pemerintah saat ini terkendala karena mereka berbaur dengan masyarakat sipil.
"Jika nanti WNA tersebut sudah selamat, maka segera bumi hangus kelompok OPM. Tidak ada alasan lagi, bahwa OPM sering berbaur dengan warga, sehingga sulit diberantas," sarannya.
Menurut Teddy, KKB kerap berlindung di balik HAM jika Pemerintah menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Padahal, KKB menggunakan cara-cara teror kepada aparat bahkan menyasar warga sipil.
"Bagaimana bisa kelompok teroris yang tidak menghormati HAM, menginjak-nginjak HAM, membunuh warga negara Indonesia, lalu mereka dilindungi dengan HAM dan kita sebagai negara merdeka yang dirugikan malah dibelenggu dengan HAM," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya