Dark/Light Mode

Praktik Suap Masih Ada, Pelayanan Publik Yang Akuntabel Masih Jadi PR Pemerintah

Selasa, 11 April 2023 18:38 WIB
Manager Program TI Indonesia, Alvin Nicola; Pengajar Filsafat STF Driyarkara, Heribertus Dwi Kristanto; Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Haryanto; Dewan Penasehat HIPPINDO, Tutum Rahanta; dan Direktur Eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda.
Manager Program TI Indonesia, Alvin Nicola; Pengajar Filsafat STF Driyarkara, Heribertus Dwi Kristanto; Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Haryanto; Dewan Penasehat HIPPINDO, Tutum Rahanta; dan Direktur Eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda.

RM.id  Rakyat Merdeka - Mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik, berdasarkan catatan Transparency International (TI) Indonesia, masih terjadi secara masif.

Program Manager TI Indonesia Alvin Nicola menyebut, studi yang dilakukan timnya pada setahun terakhir menunjukkan 90 persen masyarakat merasa bahwa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar.

Sebanyak 30 persen masyarakat Indonesia, dalam studi itu, mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik.

Pengalaman suap masyarakat Indonesia paling tinggi melibatkan layanan di kepolisian yang sebesar 41 persen. Angka kasus suap ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia yang hanya sebesar 23 persen.

Demikian disampaikan Alvin dalam diskusi bertajuk Korupsi dan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Center for Research on Ethics Economy and Democracy (CREED) di Kafe Sadjoe, Jakarta, dikutip Selasa (11/4).

Baca juga : Parpol Yang Meniru Jangan Ditindak Lho

Kenapa kemudian mereka ingin membayar suap? Alasan nomor satu, sebagai tanda terima kasih (33 persen).

"Kita kan dikenal ramah, untuk menyuap saja disebut sebagai tanda terima kasih," ungkapnya.

Lalu, ada juga yang memang karena diminta oleh petugasnya alias membayar biaya yang tidak resmi (25 persen) atau karena ditawari agar prosesnya jauh lebih cepat (21 persen).

Dewan Penasehat HIPPINDO Tutum Rahanta tak menampik ucapan TI Indonesia tentang maraknya praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik.

Para pelaku usaha yang cenderung membutuhkan akses cepat terhadap proses-proses perizinan usaha, tak jarang mengikuti praktik serupa.

Bahkan, Tutum menyebut perilaku koruptif dalam mengakses pelayanan publik seakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan sebagian besar masyarakat.

Baca juga : Patuhi Regulasi, Presiden Dukung Kertajati Jadi Bandara Premium

"Pelaku usaha memperhitungkan untuk efesiensi. Efesiensi itu salah satunya waktu. Semuanya kalau selama bisa dibeli dengan uang, apakah itu tidak korup ataupun korup, pasti akan dilakukan," ujarnya.

Dari pengamatan Tutum, praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik oleh pelaku usaha terjadi karena adanya peluang, sistem yang kurang baik, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak berintegritas.

Proses perizinan usaha yang secara birokrasi teramat rumit dan panjang mendorong para pelaku usaha memasuki "ruang-ruang gelap" yang disediakan segelintir oknum pemberi pelayanan publik.

"Kalau kita masuk restoran ini, saya masuk saya perkirakan kalau mereka servisnya bagus, paling sekian menit yang saya pesan langsung keluar. Dan menunya harganya ada, jelas. Nah yang kita masuk itu tidak ada, gelap semua. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus kami buka toko ngga? Tetap buka," ujar Tutum.

"Terus apa yang dilakukan? Lobi-melobi, tolong-menolong. Tolong-menolong di negeri ini gratis engga saya tanya?" sambungnya.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Haryanto memastikan, pihaknya masih terus memperbaiki sistem birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca juga : Perhutani Raih 2 Penghargaan Di Ajang Anugerah BUMN 2023

Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar pemerintah bisa memberikan layanan yang efektif dan akuntabel, sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kita bicara tentang reformasi untuk melawan korupsi. Sejalan dengan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, bahwa yang namanya reformasi birokrasi intinya adalah melayani rakyat dengan lebih baik. Artinya melayani rakyat harus lebih efektif dan akuntabel, karena bicara demokrasi," tutur Nirwala.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus berusaha memberantas "Ruang-ruang gelap" tempat terjadinya negosiasi antara pengakses dan pemberi layanan publik.

"Misal Pak Tutum minta izin ke saya, mau jalan panjang apa jalan pendek nih? ada yang minta ada yang memberi. Kewenangan ada di sana. Tanpa ada sistem yang bagus, tanpa ada pengawasan yang bagus, terjadilah. Dua belah pihak yang menginginkan kan? Pak Tutum yang ingin cepat, saya yang pegang kuasa. Maka terjadilah perilaku koruptif," tutur Nirwala.

Diingatkannya, korupsi tidak sekadar memperkaya.

"Saya memeras, suap menyuap, itu juga tindakan koruptif. Tanpa ada sistem bagus, tanpa ada pengawasan yang kuat, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang, apalagi dengan kewenangan yang sangat besar," sambungnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.