Waka BPIP Ajak Mahasiswa Teladani Ajaran Trisakti Bung Karno

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono Atmoharsono mengajak mahasiswa meneladani ajaran Trisakti Bung Karno agar mampu menghadapi tantangan masa depan terutama ancaman resesi ekonomi global. 

Hal tersebut disampaikan Karjono saat kuliah umum kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah.

Kuliah umum, diawali dengan memperkenalkan Salam Pancasila yang digagas Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Karjono menyampaikan, Salam Pancasila merupakan salam kebangsaan yang menyatukan

Dalam paparannya, Karjono menyampaikan pentingnya pemuda dalam pembangunan bangsa. Pemuda adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa. 

Ia lalu menjelaskan tentang pembangunan semesta berencana dan berkelanjutan. Hal tersebut diatur dalam TAP MPR Nomor I Tahun 1960. TAP MPR ini mengatur Manifesto Politik daripada GBHN. 

Ia menceritakan, pada tahun 1959, Bung Karno pernah melakukan kajian yang luar biasa bersama 600 guru besar, akademisi dan praktisi untuk memetakan kekuatan ekonomi dan seluruh aktivitas di NKRI. "Dan waktu itu sudah clear, sehingga lahir TAP MPR Nomor II Tahun 1960, mengenai Pembangunan Semesta Berencana daripada GBHN Tahun 1961-1969,” kata Karjono.  

Baca juga : Kepala BPIP: Mahasiswa Kunci Peradaban Masa Depan

Kemudian ditindaklanjuti oleh Orde Baru dengan lahirnya TAP MPR IV Tahun 1979 tentang GBHN, TAP MPR II Tahun 1983 dan lainnya sehingga termasuk Repelita. Namun, setelah adanya reformasi semua pembangunan semesta kolaps. 

Termasuk melemah dan hilangnya mata ajar dan mata kuliah Pancasila, atau dihapus termasuk mengenai lembaga-lembaga yang memperkuat ideologi negara (Pancasila). 

Namun demikian, saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional oleh Presiden Jokowi, yang mewajibkan mata ajar Pancasila mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan selain pendidikan formal, Pancasila juga wajib diterapkan untuk Pendidikan Non Formal dan Informal.

"Dulu Pancasila ada di dalam mata ajar Kewarganegaraan, tetapi setelah ada BPIP dan lahirnya PP 4 Tahun 2022 kita balik, Kewarganegaraan ada di dalam mata ajar wajib Pancasila," tegasnya.

Ia menekankan, mahasiswa hukum UNS harus bisa dan mampu untuk jadi tauladan, selain pintar juga harus benar. Dalam menghadapi tantangan yang mengancam Ideologi Pancasila melalui produk-produk hukum, adik-adik harus santun dalam bermedia.

"Karena hukum itu tidak kaku, santai, nyaman. Intinya adalah sejatinya apa yang dirasakan masyarakat benar dan adil, maka itulah sejatinya hukum," kutipnya.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Urgensi PPHN Untuk Hadapi Perubahan Geopolitik Dunia

Ia juga menjelaskan tentang mandiri di bidang ekonomi sesuai ajaran Trisakti Bung Karno dan mandat Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi Pancasila. Ia mencontohkan di era ekonomi global Indonesia saat ini sangat diuntungkan,  karena Indonesia pembangunan infrastuktur, moral dan perkembangan pembangunan kuat, sehingga berpeluang rupiah kuat dalam bertransaksi antar negara terutama ASEAN. 

"Dulu dolar mejadi transaksi antar negara, tetapi dengan adanya inisiasi BRICH (Brazil, Rusia, India, China dan South Afrika) maka pembayaran tidak lagi bergantung pada dolar, dan peluang Indonesia untuk semakin strategis, bahkan Bapak Presiden Jokowi mengusulkan kepada ASEAN dalam transaksi menggunakan mata uangnya sendiri atau bisa dengan BRICH transaksi antar negara," paparnya.

Ekonomi Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi resesi ekonomi Indonesia bahkan untuk solusi dunia, karena menurutnya Ekonomi Pancasila penguatan ekonomi melalui koperasi, UMKM, dengan tetap memiliki kekuatan gotong royong.

Begitu juga dalam berpolitik, ia mengingatkan kepada mahasiswa S2 FH UNS untuk berhati-hati, seperti tidak mudah percaya dengan isu-isu, berta bohong, hoaks,  yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya apalagi di media sosial. Mahasiswa harus sopan dan santun serta hati hati.

“Harus kita dihindari, seperti ujaran kebencian, radikal, teroris, ekstrimis dan ketidak jujuran, karena perilaku tersebut tidak Pancasila," ucapnya. 

Menurutnya berpolitik yang baik adalah menghormati seluruh sistem dan tidak mudah terpancing dan memiliki prinsip yang kuat. "Dulu para pendiri banga untuk menetapkan bangsa (NKRI) penuh dengan prinsip dan legalitas yang kuat, tidak mudah tergoyah," ungkapnya.

Baca juga : Bamsoet: Semua Presiden RI Miliki Karakter Kepemimpinan Kuat

Menurutnya, sistem politik di Indonesia sudah sangat Pancasila dan berjalan baik walau ada perbedaan sistem pemilu, baik sistem terbuka maupun sistem tertutup. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

"Terakhir saya mengajak kepada adik-adik untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran Trisakti Bung Karno, yaitu mandiri dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam bidang Kebudayaan," ujarnya.

Kesempatan yang sama Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNS Prof Mohamad Jamin mengatakan tujuan kunjungan ke BPIP adalah mengkorelasikan materi yang akan didiskusikan mahasiswa. Ia menilai sistem hukum di Indonesia masih terdapat hukum kolonial, dan belum terkonsep sepenuhnya dengan hukum berbasis Pancasila.

"Kami berharap dengan kunjungan atau KKL ke BPIP dengan tema tersebut dapat menyerap ilmu dan memiliki referensi tentang hukum kekinian berbasis Pancasila," terangnya.

Ikut mendampingi Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP M Akbar Hadiprabowo, Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto, dan dosen S2 Ilmu Hukum UNS Sapto Hermawan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.