Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah akan mulai memindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur secara bertahap mulai 2024. Pada tahun depan, ada 17 ribu ASN yang rencananya akan dipindah.
Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kemarin.
Menpan mengatakan, pada tahap pertama, 16.990 ASN dari lembaga pemerintahan, TNI dan Polri akan pindah. Rinciannya, 5.716 personel TNI dan Polri, dan 193 pejabat pimpinan tinggi madya. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 964 orang, pejabat fungsional 8.091 orang, dan untuk jabatan pelaksana 2.026 orang.
Baca juga : Usul Tambahan Anggaran Tahun 2024, Kemenkop UKM Raih Dukungan Komisi VI DPR
Menurut Menpan, Pemerintah telah menyiapkan pemindahan ASN ke IKN disertai dengan fasilitas yang akan diberikan. ASN yang akan pindah, dibangunkan apartemen sebagai tempat tinggal, dilengkapi dengan sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
“Hari ini (kemarin) saya hadir karena tempat bapak/ibu ini akan jadi IKN. Di IKN nanti, ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” pesan Anas.
Sebagai serambi Nusantara, kata dia, Kabupaten PPU berpotensi menjadi lokomotif budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional. Sebab itu, para ASN di Kalimantan Timur harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi.
Baca juga : AP II Cetak Pendapatan Rp 2,7 Triliun Di Kuartal I
Menurutnya, komitmen dan tekad kuat dari SDM sangat diperlukan sebagai motor penggerak birokrasi. Para ASN juga menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN. “ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,” tutur Anas.
Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, yakni birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumpukan. Birokrasi juga harus lincah dan cepat. Menurut Menpan, perlu penguatan kerangka kerja pemerintahan berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), agar efektivitas tata kelola dapat tercapai.
Dia mengimbau, Pemerintah Kabupaten PPU mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi. Sehingga, kompetensi pegawai harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
