Dark/Light Mode

Bupati Muba Jadi Koordinator Tim Penanganan Sumur Minyak Masyarakat

Selasa, 13 Juni 2023 18:45 WIB
Rapat Pembahasan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat bersama Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji, di Mapolda Sumsel, Senin (12/6). (Foto: Istimewa)
Rapat Pembahasan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat bersama Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji, di Mapolda Sumsel, Senin (12/6). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Persoalan penanganan dan penanggulangan sumur minyak masyarakat yang kerap kali menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan lingkungan terus didesak penyelesaiannya.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud bersama Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo meminta Kementerian ESDM segera memberikan solusi.

Hal ini juga kembali ditegaskan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo bersama Pj Bupati Apriyadi Mahmud mendesak Pemerintah pusat untuk pro aktif memberikan solusi terkait regulasi sumur masyarakat saat Rapat Pembahasan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat bersama Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji, di Mapolda Sumsel, Senin (12/6).

"Kita bentuk Tim, dan ini harus segera dan cepat. Saya akan buat langsung SK untuk Tim bersama dalam upaya penanganan sumur minyak masyarakat di Sumsel, karena Muba sudah sangat siap tata kelola-nya, Muba akan jadi inisiator dan koordinator atau vokal poin, saya minta Bupati Muba Apriyadi," tegas Gubernur Herman Deru.

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini berharap persoalan sumur minyak masyarakat segera ada win win solusi dengan ke depan tidak ada lagi korban serta kerusakan lingkungan.

Baca juga : Bisnis Penerbangan RI Bakal Makin Bergairah

"Kita akan kebut persoalan ini bersama-sama, dan dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim dan Investasi," tegasnya lagi.

Senada diungkapkan Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, penanganan dan penanggulangan sumur minyak masyarakat ini akan di back up full Polda Sumsel.

"Tentu prioritas kita bersama demi keamanan dan ketentraman wilayah. Hal ini harus segera ada solusi dan tindaklanjut," ungkapnya.

"Terkait Pokja dan kesiapan kami berkeyakinan Muba sudah sangat siap dan sangat masif ingin memasifkan penanganan dan penanggulangan sumur masyarakat di Muba," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji Phd menyebutkan solusi yang akan dicarikan nantinya tentu memprioritaskan kepastian lingkungan yang terjaga.

Baca juga : Ini Cara Kemenkumham Bangun Mindset SDM Sebagai Pelayan Masyarakat

"Terkait kepastian penanganan dan pengelolaannya nanti kita akan bersama-sama berkoordinasi dengan Menkopolhukam dan Menko Marves," singkatnya.

Pj Bupati Apriyadi Mahmud meminta agar Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM tidak berlarut dalam mencarikan solusi dalam penanganan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat.

"Kami berharap ini segera ada solusi yang berdampak baik untuk masyarakat Muba serta lingkungan di Muba. Alhamdulillah hari ini pak Gubernur Herman Deru telah membentuk Tim untuk percepatan menuntaskan persoalan ini demi kebaikan warga Sumsel terutama di Muba," ucapnya.

Apriyadi memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.

"Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.

Baca juga : Boyolali Kejar Inovasi Dengan Tingkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat

Dia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak.

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah pusat mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008," pungkasnya.

Rapat Pembahasan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat turut dihadiri, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Ruslan Effendy, Pengawas Internal SKK Migas Prof Eko Indra Heri, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan, Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo.

Sementara, Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud didampingi Dirut Petro Muba Khadafi, Kepala DLH Andi Wijaya Busro, Kabag SDA Setda Oktarizal, Kabag Hukum Romasari Purba SH MH, dan Kabid Komunikasi Publik Kominfo Yettria. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.