Jokowi: Kepemimpinan Bukan Meteran Bensin

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi kembali bicara pentingnya keberlanjutan pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Sambil berkelakar, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan, kepemimpinan itu seperti tongkat estafet yang harus berlanjut. "Bukan meteran pom bensin yang mulai dari nol," kata Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan sambutan di acara peluncuran Indonesia Emas 2045 yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, kemarin.  Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam pembangunan. Peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk melanjutkan program yang sedang berjalan.

Ia mengibaratkan, program pembangunan itu seperti pendidikan. Dari SD, naik ke SMP, lalu SMA dan perguruan tinggi. Jangan sampai setelah sampai SMA bukan lanjut ke perguruan tinggi, tapi balik lagi ke SD.

"Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, 'Pak dimulai dari nol ya'," kata Jokowi yang disambut tawa hadirin. "Apakah kita mau seperti itu? Ndak kan," imbuhnya

Baca juga : Lebaran Kurban, Jokowi Cek Harga Pangan Di Pasar Menteng Pulo

Jadi, lanjut dia, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Ada naik level. Bukan maju mundur atau seperti tari Poco-Poco.

Eks Gubernur DKI itu juga mengingatkan pentingnya stabilitas agar Indonesia bisa menjadi negara maju di 2045. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang mencapai kemakmuran ketika negaranya terpecah dan tidak stabil.

Terakhir, Jokowi mengatakan pentingnya pembangunan Indonesia sentris. Salah satunya adalah hilirisasi yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Menurut dia, hilirisasi ini yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

 Salah satu hilirisasi yang sedang fokus digarap pemerintah saat ini adalah hilirisasi mineral membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Jadi tak hanya mengekspor nikel mentah, tapi bisa jadi baterei litium untuk mobil listrik.

Hanya saja, diakui Jokowi, untuk mencapai ekosistem besarnya ini enggak mudah. "Perlu kerja detail, perlu cek terus di lapangan. Itu pun bisa meleset, apalagi tidak," ungkapnya.

Baca juga : Kader Gerindra Bukan Pialang

Menurut Jokowi, bukan hanya hasil tambang yang jangan diekspor mentah. Hasil perkebunan juga jangan diekspor mentah. Palm oil, CPO misalnya, kenapa nggak dibuat barang setengah jadi dan jadi. "Bisa sabun, bisa kosmetik, dan lain-lain," cetusnya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga sempat menyampaikan kritiknya pada salah satu bacapres yang jualan isu perubahan. Kata Luhut, Indonesia sudah on the track. Jadi tak usah bicara perubahan.

Pembuktian on the track yang dimaksud Luhut bisa dilihat dari optimalisasi modal yang dimiliki Indonesia. Mulai dari bonus demografi, kekayaan alam, digitalisasi hingga hilirisasi industri. 

"Pattern (pola) untuk menjadi negara high income country sudah ketemu. Jadi bisalah itu kita lakukan untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut.

Purnawirawan jenderal bintang 3 ini berharap, siapapun presiden Indonesia yang baru nantinya tidak melakukan perubahan. Justru harus merawat dan meningkatkannya. Sehingga cita-cita Indonesia keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju bisa tercapai. Sekalipun langkah tersebut membutuhkan fokus dan ketekunan.

Baca juga : Atasi Kasus TPPO, Perlu Kepedulian Dan Gerak Bersama

"Tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," ungkapnya.

Diketahui, kampanye perubahan merupakan jualan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sehingga Anies menamakan koalisinya dengan sebutan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

Meski begitu, sekalipun mengusung kata perubahan, tapi bukan berarti program Pemerintah yang sedang dan telah dikerjakan bakal dihilangkan. Menurut Anies, ada empat bagian dalam perubahan, yakni apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.