Menkumham: Perubahan Iklim Bukan Hanya Ancaman Fisik, Tetapi Juga HAM

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan, perubahan iklim merupakan salah satu isu yang amat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM).

Perubahan iklim dinilai tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM).

"Perubahan iklim dan manajemen bencana adalah isu yang membutuhkan tindakan kolektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Yasonna, pada Workshop bertajuk 'Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana', yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (20/6).

Yasonna meyakini, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam merespon perubahan iklim dan bencana.

Baca juga : Zulhas: Pendidikan Dan Kerja Sama Komponen Bangsa, Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana.

“Hanya melalui kerja sama yang solid dan terkoordinasi kita dapat mengatasi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk generasi mendatang,” jelasnya.

Yasonna meyakini, peran sektor swasta terhadap tanggung jawab Perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim merupakan hal yang krusial.

Perusahaan-perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional.

Baca juga : Bank Data Perpajakan Wujudkan Kemandirian Fiskal

“Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi,” tegas Yasonna.

Untuk mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, pemerintah melalui KemenkumHAM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mematangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

"Bersamaan dengan penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA. Melalui aplikasi berbasis website ini, Kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya," imbuh Yasonna.

Sebagai informasi, pelaksanaan acara workshop ini merupakan bentuk tindaklanjut dari G20 Bali Leaders’ Declaration guna mencegah meluasnya "the negative impact of climate change" terhadap tantangan implementasi HAM di Indonesia.

Baca juga : Pakai Jas PAN, Mantan Sekjen Berkarya Temani Zulhas Temui Mega

Melalui workshop ini, akan disusun sebuah rekomendasi berupa policy brief untuk menjawab tantangan yang mengemuka dalam pertemuan November 2022 silam.

Workshop bertajuk Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana juga turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Berlangsungnya acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kemenkumham dengan UNDP, UNICEF, Uni Eropa, dan Universitas Bina Nusantara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.