Peneliti CIPS: Penerapan Sistem Zonasi Dapat Dilakukan Secara Bertahap

 Sebelumnya 
Pemerintah Daerah juga harus gencar memfasilitasi dan menyediakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru.

Seperti pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Selanjutnya, sangat penting untuk mendukung kapasitas guru dan sekolah dalam penerimaan siswa melalui PPDB.

Dengan kebijakan ini, komposisi kelas menjadi lebih “heterogeneous” dan beragam. Dengan begini, diharapkan para guru yang terbiasa mengajar kelas dengan anak-anak yang memiliki level kemampuan, prestasi, dan latar belakang yang sama, dapat menyesuaikan pedagogi dan memberikan lebih banyak atensi pada anak-anak yang datang dari latar belakang berbeda maupun memiliki kapasitas belajar yang berbeda agar tidak ada siswa yang tertinggal.

Baca juga : Peneliti CIPS Sarankan Penerapan Sistem Zonasi Dilakukan Bertahap

Pemerintah Daerah juga harus turun tangan untuk mengatasi distribusi guru yang masih terpusat di kota.

Upaya yang dilakukan bisa berupa memberikan insentif bagi guru untuk mengajar di wilayah tertinggal.

Pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan sekolah di wilayah masing-masing ini ada pada pemerintah daerah dan mereka harus turun tangan untuk menyesuaikan dan mengembangkan program dukungan agar tepat sasaran.

Natasya menambahkan, kisruh mengenai sistem zonasi tidak lepas dari payung hukumnya.

Baca juga : Uji Coba Operasional LRT Jabodebek Dihentikan Sementara, Lho Kenapa?

Jika merujuk pada Permendikbud No.1/2021, pyemerintah Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola PPDB mulai dari menetapkan zonasi hingga dapat membuat persyaratan untuk PPDB sesuai dengan tafsir masing-masing pemerintah daerah.

Sayangnya hal ini sempat menjadi polemik karena beberapa daerah menerapkan persyaratan umur tersendiri sehingga banyak orang tua protes karena anak-anaknya tidak mendapatkan akses pendidikan yang diinginkan.

Karena proses PPDB ini sangat krusial dan menentukan masa depan anak-anak, sangat penting ada semacam SOP atau petunjuk teknis yang dapat disepakati oleh semua pemangku kepentingan dan daerah.

Ini penting agar pelaksanaan dan pengelolaan PPDB berdasarkan persyaratan seleksi yang lebih sesuai bagi semua pihak.

Baca juga : Lewat Laporan Kredit, Pacu Inovasi Layanan Jasa Keuangan

Dan tidak menutup akses pendidikan siapa pun karena ini merusak esensi dari PPDB yang ingin membuka akses pendidikan sebesar-besarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.