Senayan Bakal Sidang Menag

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan haji 2023 banyak dikeluhkan jemaah. DPR menyikapi hal ini dengan serius. Para politisi Senayan pun akan segera menyidang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mempertanggungjawabkan masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2023.

Banyaknya masalah dalam penyelenggaraan haji ini disaksikan langsung oleh anggota DPR yang menjadi Tim Pengawas Haji DPR. Anggota Tim Pengawas Haji Ace Hasan Syadzily menyatakan, penyedia layanan haji dari Arab Saudi (Mashariq) tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dia menerima banyak keluhan dari jemaah mengenai pelayanan haji itu.

"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina," kata Ace, di Mekkah, Arab Saudi, kemarin.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, jumlah toilet dan kamar mandi di Mina tidak sesuai dengan kebutuhan jemaah haji asal Indonesia. Sudah begitu, beberapa toilet mampet. Akibatnya, jemaah harus mengantre panjang saat akan ke toilet.

"Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak jemaah rebutan tenda," beber Ace.

Baca juga : Jadi Pengawas Haji, Paramitha Keliling Hotel Jemaah Di Misfalah

Persoalan lain juga terjadi pada distribusi makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Ace bilang, distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.

"Selama di Mina, distribusi makanan selalu terlambat. Padahal jemaah kita butuh makanan di saat suasana kecapekan dan letih," sesalnya.

Ace juga menyoroti toilet di Arafah bagi jemaah haji asal Indonesia. Permasalahannya persis seperti di Mina. Jumlah toilet di luar harapan. Sehingga antrean panjang di setiap kamar mandi tak terelakkan.

"Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Seharusnya juga diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan, karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Kesemrawutan yang lain adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace terkejut ketika mengetahui transportasi jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tidak terkelola dengan baik. Banyak jemaah tidak terangkut, sehingga telantar berjam-jam.

Baca juga : Puncak Haji, Jemaah Bersiap Untuk Bergerak Menuju Arafah

Terakhir, lanjut Ace, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal. "Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," ucapnya.

Berdasarkan catatan tersebut, DPR akan memanggil Yaqut untuk disidang di Senayan. "Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023, yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," tekan Ace.

Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti peristiwa telantarnya jemaah haji Indonesia 2023 di Muzdalifah, usai wukuf di Arafah. Puan mempertanyakan kesigapan Kemenag saat menghadapi situasi darurat pelaksanaan haji.

"Saya paham Pemerintah dan petugas haji sudah kerja keras, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik, dan tidak membuat jemaah haji kita kesulitan," ucap Puan, kemarin.

Sebelumnya, terdapat ribuan jemaah haji Indonesia telantar di Muzdalifah dari dini hari sampai sore saat menunggu bus jemputan untuk ke Mina. Mereka duduk di tepian jalan terjemur terik matahari, yang suhunya mencapai 42 derajat celsius, tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup.

Baca juga : Empunya Lahan Sawit Wajib Bikin Self Reporting, Yang Mbalelo Bakal Ditindak Tegas!

Puan mengingatkan Kemenag untuk tidak mengulangi kekurangan yang sama di tahun-tahun pelaksanaan haji berikutnya. Kemenag harus mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan terburuk.

"Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas,” cetus Ketua DPP PDIP ini.

Menanggapi rencana DPR ini, Kemenag bersikap santai. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyebut, rapat di DPR setelah musim haji merupakan hal biasa.

"Kan memang selesai musim haji kami (selalu) dipanggil DPR. Jadi, itu hal yang biasa saja. Setiap musim haji kita akan evaluasi bersama apa yang harus diperbaiki ke depan," ucap Hilman, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Hilman memastikan, pihaknya akan memenuhi undangan DPR tersebut. "Insya Allah sesuai mekanismenya kami akan hadir dan menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi. Toh ini yang pertama setelah haji terakhir di 2019 (2020-2022 terhalang Covid-19). Bahkan jumlah jemaah yang sekarang lebih dari normal," tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.