DPR Minta Jembatan Timbang Diperhatikan, Agar Kebijakan Zero ODOL Berjalan Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Jembatan timbang dinilai menjadi bagian yang sangat strategis dibahas dalam roadmap Zero Overdimension Overloaded (ODOL). Karena kesiapan infrastuktur tersebut menjadi poin penting dalam penerapan Zero ODOL dengan baik dan benar.

Anggota DPR fraksi PPP, Muhammad Aras menilai jembatan timbang yang tidak berfungsi maksimal selama ini, menjadi penyebab truk ODOL melintas ke jalan-jalan daerah. 

Alhasil, truk terpaksa tidak bisa memasuki jembatan timbang. Karena akan menimbulkan kemacetan apabila dipaksakan melintas.

"Kalau mereka paksakan untuk masuk jembatan timbang, maka dia akan macet total dan mereka akan demo," katanya.

Sementara Anggota DPR Fraksi PAN, berharap persoalan jembatan timbang bisa dibereskan terlebih dahulu sebelum kebijakan zero ODOL diterapkan.

"Itu (truk) kalo di-stop karena melebihi timbangan lalu mau dibongkar kemana?" kata Bakri, yang juga anggota Komisi V DPR ini.

Legislator fraksi Gerindra, Eddy Santana menyoroti ketersediaan gudang penyimpanan di jembatan timbang. Dia mengatakan, para sopir angkutan logistik akan kesulitan apabila diharuskan membongkar muatan tanpa disediakan gudang penyimpan.

Baca juga : Stok Aman, Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran LPG Subsidi Berjalan Normal

"Kalau lebih muatan, itu kan perlu gudang untuk penyimpanannya. Dan gudang-gudang itu saya lihat belum tersedia di jembatan-jembatan timbang kita," katanya.

Keberadaan gudang memang cukup dibutuhkan oleh para pengangkut logistik. Selain itu, area parkir di jembatan timbang yang masih sangat terbatas juga perlu diperhatikan.

Misalnya di salah satu jembatan timbang di Purwakarta. Areanya yang kecil, hanya mampu menampung parkir tiga truk saja. 

Beda lagi dengan jembatan timbang yang ada di Karawang. Meski memiliki area yang lebih luas namun di jembatan timbang ini hanya tersedia satu gudang kecil untuk tempat penyimpanan barang. 

Sayangnya, gudang digunakan untuk menyimpan semua jenis barang tanpa dilengkapi sarana dan prasarana yang bisa melindungi barang-barang yang akan disimpan di sana. 

Salah seorang sopir truk bernama Edi, mengaku hampir seminggu terpaksa menginap di lokasi jembatan timbang. Karena kedapatan petugas membawa muatan berlebih dalam truk yang dikendarai.

Edi mengaku bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap muatan berlebih yang dibawanya saat itu. Petugas di jembatan timbang hanya memerintahkan Edi untuk memindahkan kelebihan muatan dalam truknya ke angkutan lain.

Baca juga : BPIP Sempurnakan Draf Rancangan Arah Kebijakan PIP Dan RUU Ekonomi Pancasila

Namun, di tengah kebuntuan itu, tidak ada satupun petugas dari Kemenhub yang memberikan bantuan apapun. Sementara tawaran bantuan untuk menyewa truk dan forklift dengan harga yang mahal tak mampu dipenuhi Edi.

"Saya sudah telepon ke pemilik truknya, sudah mencoba untuk mencari truk sendiri dari kawan-kawan, tapi tidak ada yang mau bergerak. Saya jadi bingung harus berbuat apa lagi," keluhnya.

Kesulitan dan kerugian seperti yang dialami Edi ini dinilai menjadi salah satu penyebab para supir truk berusaha menghindari jembatan timbang. 

Mengutip Pakar Transportasi Unika Soegijapranata Semarang Rudatin Ruktiningsih, jembatan timbang sebaiknya dibangun dekat dengan pusat mobilitas atau titik awal pengangkutan, seperti pelabuhan atau kawasan industri. Pungli-pungli yang ada di luar jembatan timbang atau di jalan juga harus dihilangkan.

"Sosialisasi tentang akibat muatan berlebih harus dilakukan intensif, terutama bagi pemilik barang dan pemilik angkutan barang, karena menyangkut keselamatan lalu lintas," katanya.

Untuk diketahui, jembatan timbang menjadi salah satu instrumen keselamatan dan keamanan berlalulintas di jalan raya. Juga melindungi konstruksi jalan agar dapat beroperasi sesuai dengan umur rencana sekaligus berimplikasi pada penghematan anggaran negara.

Saat ini, pemerintah tengah membahas peta jalan Zero ODOL bersama dengan stakeholder terkait. Hasil kajian Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan agar penanggulangan muatan berlebih tidak bisa lagi dilakukan secara parsial hanya dengan membebankan pengawasan operasional kepada unit penimbangan kendaraan bermotor di jalan. 

Baca juga : Putu Rudana Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Ke Madura

Kecenderungan operator angkutan untuk memuat barang semaksimal mungkin pada gilirannya memengaruhi petugas jembatan timbang sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara benar dan konsisten.

Permasalahan klasik yang kerap menghantui persoalan terkait ODOL adalah pungutan liar di jembatan timbang. Hasil kajian UGM pada 2020 mendapati sejumlah masalah yang dimliki jembatan timbang. Diantaranya adalah geometrik akses jembatan dan kapasitas alat timbang terbatas.

Masalah lainnya adalah ketersediaan gudang bagi truk-truk obesitas untuk menyimpan barang bawaan mereka apabila menyalahi aturan. Persoalannya, jika ternyata muatannya adalah barang yang mudah busuk atau berumur pendek maka harus ada tempat penyimpanan yang memadai agar tidak terjadi kerugian.

Kalaupun berumur panjang, kapasitas penyimpanan gudang juga akan tetap menjadi masalah belum tentu logistik yang ditinggalkan akan diambil oleh pemilik barang.

Berdasarkan data 2021, ternyata tidak semua jembatan timbang beroperasi. Dari 134 jembatan timbang, hanya 88 yang beroperasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.