Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura.
"Pemerintah Pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura untuk mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan yang mendapat alokasi Rp 245 juta untuk penanganan stunting. Anggaran tersebut sangat minim. Total anak stunting di 20 desa yang ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (29/6).
Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam memdorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan harus disenergikan secara maksimal dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian Pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan Pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” katanya.
Baca juga : Berkurban, Relawan Mochamad Herviano Berbagi Kebaikan Idul Adha Di Jateng
Putu menambahkan, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building). Seperti kita ketahui, Universitas Trunojoyo Madura (UTM) adalah universitas negeri yang akan menjadi world class university. UTM ini banyak mengupas mengenai permasalahan yang terjadi di Madura, dan kami banyak mendapatkan info dari rektor, dosen maupun mahasiswa yang akan kami bawa ke Pusat,” ujar legislator asal Bali ini.
Putu mengatakan, DPR perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
"Kita berharap, kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," ungkapnya.
Baca juga : Kolaborasi Pertamina Dan Kemenparekraf Dukung Industri Perhotelan Di Jawa Barat
Sementara, Rektor Universitas Trunojoyo Madura Syafi’i mengatakan, potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura kaya akan potensi alam. Sehingga, hal tersebut dapat meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri. "Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,” jelas dia.
Hanya saja, kata dia, kendala utama di Madura adalah infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata. Secara umum, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak bertambah.
“Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.
Bukan cuma itu, Syafi’i mengatakan, Madura sebagai daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen termasuk gas di Jawa Timur. Belum lagi, lanjut dia, potensi jagung dan rempah-rempah. Hanya saja, ia heran Madura dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) selalu posisi terendah di Jawa Timur.
Baca juga : PSSI Cuci Otak Pengawas Pertandingan Kompetisi Sepakbola
Di samping itu, Syafi’i mengatakan, untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura memang sudah terbangun sejak dulu dan menjadi bagian budaya masyarakat. Cuma, kata dia, memang akses ke sektor-sektor wilayah publik itu relatif perempuan di Madura lemah.
“Urusan domestik rumah tangga, tidak sedikit malah tergantung ekonomi dari pekerjaan perempuan. Termasuk dalam bertani, sama tidak membedakan. Laki dan perempuan sama-sama turun ke sawah. Cuma kalau masuk wilayah publik masih terbatas. Apakah perempuan Madura tidak tertarik, atau aksesnya masih terbatas. Di DPRD Kabupaten saja masih sedikit perempuan itu,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
