Jokowi Tahu Semua Gerak-gerik Parpol

RM.id  Rakyat Merdeka - Jelang pendaftaran Capres-Cawapres, tensi politik semakin panas dan sulit ditebak. Partai politik kerap melakukan manuver politik yang mengejutkan. Namun, semua gerak-gerik parpol itu, ternyata sudah diketahui Presiden Jokowi. Sebab, Presiden selalu dapat laporan komplit dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat membuka dan memberikan sambutan di acara Rakernas Seknas Jokowi yang digelar di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi. Eks Gubernur DKI Jakarta ini tampil dengan stelan khasnya, kemeja lengan panjang warna putih yang digulung sesiku, celana hitam dan sepatu kets warna senada. Tiba di lokasi, Jokowi disambut hangat para relawan dan Ketum Seknas Jokowi Rambun Tjajo.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung 3 hal. Pertama, Jokowi mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan. Ia lalu menceritakan perjalanan hidupnya menjadi pengusaha hingga terjun ke politik dan menjadi Presiden 2 periode.

Kata dia, keberhasilannya menjalani usaha tak lain karena terus menerus membangun kepercayaan. Begitu juga karir politiknya. Membangun kepercayaan publik adalah kunci kesuksesannya. Inilah yang membuat posisi Indonesia di dunia internasional semakin diperhitungkan. Dengan daya tawar ini, Jokowi mengaku bisa memilih duduk di posisi mana di acara-acara KTT seperti G20.

Hal ini jugalah yang membuat Indonesia di dunia internasional mendapat posisi tawar. Dalam memilih tempat duduk misalnya, Presiden meminta agar posisinya tidak jauh di pinggir, melainkan dekat dengan tuan rumah dan kepala negara maju. Negara yang daya tawarnya kurang, lanjut Jokowi, bisa saja ditaruh di pinggir.

"Saya ingin menunjukkan Indonesia ini negara besar. Bukan negara kaleng-kaleng. Saya minta paling tidak dekat-dekat dengan tuan rumah, kalau enggak, saya tidak mau datang," ujar Jokowi.

Baca juga : Soal Perdamaian Dunia, Jokowi Nasihati Amerika Rusia

Setelah itu, Jokowi bicara soal hilirisasi seperti nikel dan tembaga. Sayangnya, kata Jokowi, kebijakan stop mengekspor bahan mentah ini digugat oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia pun tak tinggal diam. Melawan gugatan tersebut. Kata Jokowi, inilah pentingnya memilih pemimpin. Pemimpin ke depan harus paham soal hilirisasi ini dan melanjutkan program ini.

Presiden mewanti-wanti bahwa Pilpres 2024, 2029, 2034 sangat menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju, atau masuk kategori negara middle income trap alias terjebak pada perangkap negara berkembang. Jokowi menyebut Indonesia mampu melompat menjadi negara maju apabila mampu memanfaatkan peluang dalam tiga periode tersebut. Namun, diakui Jokowi, hal tersebut tidaklah mudah.

Jokowi lalu menggerakkan tubuhnya seolah ingin menyatakan dukungan kepada salah satu capres yang dianggap bisa meneruskan program tersebut. "Saya berpikiran... ," kata Jokowi sambil diam beberapa detik. "Saya berpikiran negara ini harus menjadi negara yang maju, negara makmur. Memang kepemimpinan itu sangat menentukan," ujarnya.

Nah, di momen inilah Jokowi baru bicara soal daleman parpol di Pilpres 2024. Jokowi mengaku tahu gerak-gerik dan ke mana dukungan parpol akan diberikan. Ia tahu hal tersebut karena mendapat informasi dari intelijen seperti dari BIN, Bais TNI, Polri dan informasi di luar itu.

"Partai-partai ingin menuju ke mana saya ngerti. Informasi yang saya terima itu baik dari intelijen saya ada, dari intelijen Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS, dan info-info itu, angka, data, survei, ada semua, dan itu hanya milik presiden," ungkapnya.

Jokowi kembali mengingatkan, sosok presiden selanjutnya, haruslah orang yang mau berhitung secara detail dan turun ke lapangan. Lalu siapa? Jokowi lalu buru-buru menutup pidatonya. "Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini," ujar Jokowi.

"Saya melihat saudara-saudara ini nunggu (permohonan restu)," sambung Jokowi disambut gelak tawa hadirin.

Baca juga : Rapatkan Barisan, NasDem Dan PKB DKI Jakarta Gelar Istigosah Dan Doa Bersama

Pernyataan Jokowi soal mengetahui gerak-gerik parpol di Pilpres 2024 ini kemudian menjadi sorotan. Banyak yang mengkaitkannya dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, soal akan cawe-cawe dan sikap parpol yang bilang akan tegak lurus dengan Presiden.

Padahal, menurut politisi PDIP Andreas Hugo Pareira, pernyataan Jokowi ini sebagai hal yang biasa saja. Mengingat Jokowi adalah Presiden yang memegang jabatan sebagai Kepala Negara, sekaligus Kepala Pemerintahan.

"Seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi. Jadi wajar saja," kata Andreas, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ikut berbicara soal Jokowi yang punya data lengkap parpol berdasarkan laporan intelijen. Airlangga menyebut semua sudah dipahami berdasarkan data.

"Ya semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham," kata Airlangga, di sela acara pernikahan putra Hotman Paris Hutapea, Jakarta, kemarin.

Soal semua sudah paham, kata dia, tak lepas dari diskusi pimpinan parpol dengan Jokowi soal  masa depan. "Paham masa depan. Saya selalu bicara masa depan," jelas Menko Perekonomian itu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan hal serupa. Kata dia, wajar saja kalau Presiden mendapat semua informasi dari intelijen. "Kan Pak Jokowi itu Presiden," kata Mardani, saat dikontak, semalam.

Baca juga : Dapat Dukungan Dari Golkar Dan PAN, Fahri Hamzah Ucapkan Selamat Kepada Prabowo

Namun, Anggota Komisi II DPR ini merasa lucu saja dengan pernyataan Jokowi tersebut. Semoga saja, kata dia, informasi yang diperoleh dari intelijen itu tak digunakan untuk cawe-cawe.  "Tapi digunakan untuk membantu agar tiap partai sehat dan jadi kontributor peradaban bagi bangsa," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan Jokowi. Sebab, sudah sepatutnya Kepala Negara mendapat laporan dari intelejen. Justru yang harus difokuskan adalah apa maksud Jokowi menyampaikan itu ke publik.

"Menurut saya pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan," ungak Burhanuddin, dikutip dari tayangan Kompas Tv, kemarin.

Namun, Burhan mengingatkan, bahwa tidak semua data intelijen yang disampaikan ke Presiden itu benar. Misalnya, saat Pilpres 2019 lalu. Saat itu, Jokowi prefrensi politiknya lebih ke Mahfud MD untuk jadi Cawapresnya. Kenyataannya, parpol justru menolak dan akhirnya dipilih Ma’ruf Amin.

“Parpol itu punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan presiden. Mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan presiden," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.