Terbitkan SK Kepengurusan HNSI Baru, Kemenkumham Diapresiasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali pada 2-5 November 2023.

Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu resmi diterbitkan pada Jumat, 10 November 2023.

Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf menyatakan bahwa SK dari Kemenkumham telah menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia. 

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi kemenkumham dalam memberikan pelayanan optimal dan profesional dengan menerbitkan SK Kepengurusan DPP HNSI hasil keputusan Munas HNSI VIII di Bali. Ini forum tertinggi organisasi HNSI dgn dihadiri 34 DPD dan 345 DPC yang memiliki legitimasi kuat,” kata Lydia.

Menurutnya, dari DPP, DPD, DPC hingga ke rukun-rukun nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat. 

“Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja serta program prioritas dari ketua umum Bapak Herman Herry,” kata Lydia. 

Menyikapi SK kepengurusan baru HNSI tersebut, Kemenkumham mendapat apresiasi dari seluruh pengurus HNSI di daerah, Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto menyampaikan, SK kepengurusan yang baru diterbitkan itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di tanah air.

Baca juga : Tersangkakan Wamenkumham, KPK Dibela Prof Mahfud

“Saya kira ini bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkumham untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan,” kata Riswanto melalui rilisnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus baik pusat hingga daerah dapat bekerja lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok tanah air.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Sumatera Utara Zulfahri juga menambahkan, Herman Herry sebagai Ketua Umum HNSI yang baru dapat melahirkan segudang gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan.

“Kami sangat yakin Pak Herman Herry bisa memimpin roda organisasi nelayan ini dengan baik dan bergerak dengan cepat. Tentu kami seluruh pengurus daerah siap mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan,” ujar Zulfahri.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Jawa Barat Iwan. Menurutnya, SK kepengurusan yang baru diterbitkan Menkumham tersebut sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.

Iwan juga memberikan apresiasi kepada Menkumham yang dengan bijak dan memenuhi ketetentuan hukum mengenai Ormas dalam mengambil keputusan. Terkait sistem administrasi Ormas, Kemenkumham terlebih dahulu mendalami Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dari setiap Ormas.

“Kami pengurus daerah ikut senang atas terbitnya SK kepengurusan HNSI yang baru. Kami apresiasi Menkumham yang secara adil dan transparan dalam mengambil keputusan,” kata Iwan.

Baca juga : KPK Tetapkan Wamenkumham Tersangka Penerima Gratifikasi

Ketua DPD Kalimantan Timur Hamzah juga menegaskan bahwa HNSI siap menancap gas untuk terus melaksanakan kerja-kerja konkret bersama pemerintah dan seluruh stakeholder dalam menjawab masalah-masalah nelayan. 

“Kami siap gaspol. HNSI harus bisa menjadi corong bagi setiap nelayan dalam menyampaikan aspirasinya dan yang terpenting harus bisa membantu menciptakan solusi atas masalah nelayan di seluruh Indonesia,” jelas Nurhasan, Ketua DPD HNSI Kalimantan Utara.

Terakhir, Ferry Ketua DPD Papua Barat juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dengan terbitnya SK kemenkumham ini. DPD Papua Barat siap bekerja keras untuk mendorong kemajuan menuju kesejahteraan nelayan Indonesia, terkhusus di Papua. 

Diketahui, berdasarkan surat keputusan Menkumham, susunan pengurus HNSI yang baru adalah:

Ketua Umum: Herman Herry Andranacus

Wakil Ketua Umum: Agus Suherman

Ketua: Secarpiandy, SH

Baca juga : KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap Proyek DJKA

Ketua: DR. IR. H. Lukman Halanuang

Sekretaris Jenderal: Lydia

Wakil Sekretaris Jenderal: Camelia

Bendahara Umum: Raja Humuntar

Wakil Bendahara Umum: DR. Sutomo, SPI. MSI

Dewan Pengawas: DR. H. Yussuf Solichien, M. MBA, PH.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.