Dark/Light Mode

Rapat dengan Menteri LHK

Pj Gubernur Sumsel Paparkan Pergeseran Anggaran untuk Tangani Karhutla

Senin, 13 November 2023 20:31 WIB
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Rapat Penanganan Karhutla, di Kantor DAOPS Manggala Agni, Ogan Komering Ilir, Minggu (12/11). (Foto: Istimewa)
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Rapat Penanganan Karhutla, di Kantor DAOPS Manggala Agni, Ogan Komering Ilir, Minggu (12/11). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menggelar Rapat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Kantor DAOPS Manggala Agni, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Minggu (12/11). Rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) OKI.

Dalam rapat itu, Menteri LHK mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel, Forkopimda, Bupati/Wali Kota serta stakeholder lain yang sudah bekerja keras menangani karhutla. Siti mengaku mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan upaya yang telah dilakukan Pemda, termasuk kondisi terkini lokasi titik karhutla.

Baca juga : Dipuji BMKG, Pemprov Sumsel Makin Semangat Atasi Karhutla

"Kita juga menganalisis di wilayah Sumsel secara keseluruhan, tahun 2023, jumlah dari titik panas menjadi titik api 80 persen atau sekitar 10.090 titik dibanding dengan tahun 2019 yang jumlahnya 29.000 titik, lalu tahun 2015 jumlahnya 71.000 titik api," terangnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Senin (13/11).

Terkait perusahan yang melanggar aturan, kata Siti, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK. "Saya tadi dilapori bahwa Pemda juga mengambil langkah-langkah sanksi hukum. Kita bisa paralel, tidak ada masalah," ungkapnya.

Baca juga : Pj Gubernur Agus Fatoni Bagikan Bantuan Makanan untuk Cegah Stunting di OKU

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, Pemprov Sumsel bersama Forkopimda termasuk Bupati/Wali Kota serta stakeholder yang lain terus bersinergi melakukan penanganan karhutla. Fatoni menyebutkan berbagai langkah yang dilakukan. Salah satunya dengan melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan karhutla di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurutnya, Pemda bisa melakukan pergeseran anggaran dalam kondisi darurat. Artinya, tidak ada alasan Pemda tidak ada anggaran, terutama dalam penanganan karhutla. 

Baca juga : Asperindo Harap Perusahaan Pengiriman Barang Bersaing Fair

"Oleh karena itu, mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukkan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.