Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Kenaikan Anggaran Kemenhan Jelang Pemilu 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024.

Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar 4 miliar Dolaf AS atau setara dengan Rp 61,58 triliun. 

Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.

Salah satu perwakilan koalisi dari Imparsial Gufron Mabruri menilai, kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. 

Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kenaikan Anggaran Pertahanan Ditunda, Ini Alasannya

“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (2/12/2023).

Gufron menyebut kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sebab, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. 

Baca juga : Perayaan Natal Parlemen Bawa Pesan Damai Di Pemilu 2024

“Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau yang lain.

Selama ini, kata Gufron, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran.

Koalisi menilai sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. 

Baca juga : Masyarakat Dan Ulama Rembang Doakan Ganjar-Mahfud Menang Di Pilpres 2024

“Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementerian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan,” pungkas dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.