Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kenaikan Anggaran Pertahanan Ditunda, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan 4 miliar dolar AS atau sebesar Rp 61,58 triliun. Mereka meminta kenaikan anggaran tersebut ditunda karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Soal kenaikan anggaran pertahanan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, semula anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dolar AS. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dolar AS. Kenaikan anggaran ini pun sudah disetujui Presiden Jokowi.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, kenaikan anggaran pertahanan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar. Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. “Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12).

Baca juga : Petahana Masih Di Atas Angin

Menurut dia, kenaikan anggaran pertahanan negara saat ini sangat tidak tepat. Pasalnya, saat ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga masih sulit pasca pandemi.

Koalisi juga menilai, sulit untuk mengukur efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai kandidat presiden, sehingga akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan.

“Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau untuk yang lain,” katanya.

Baca juga : Kemenkes: Masyarakat Jangan Panik Sikapi Pneumonia Di China

Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup karena alasan rahasia negara. Aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan di dalam sektor ini.

“Untuk itu, Koalisi menilai sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini,” tukasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue.

Baca juga : Masyarakat Dan Ulama Rembang Doakan Ganjar-Mahfud Menang Di Pilpres 2024

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah memberikan alasan kenapa anggaran pertahanan naik.Menurut dia, anggaran pertahanan untuk tahun depan perlu naik karena negara harus siap. Proses penguatan negara, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara instan.

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital, bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang tidak siap akan diganggu, akan ditekan, akan ditindas, akan di-black mail dan sebagainya. Ini hukum alam ya," kata Prabowo saat memberi keterangan pers usai penyerahan delapan unit helikopter angkut berat Airbus H225M kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Atang Sendjaja, Kemang, Bogor, pada Jumat (1/12).

Selain itu, menurut Prabowo, nantinya akan ada transfer teknologi dengan adanya pinjaman dari luar negeri. Salah satunya, terkait kandungan lokal yang harus ada dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diadakan dari anggaran pinjaman luar negeri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.