Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia(GPK RI), Abullah Kelrey, sangat yakin Polri mengedepakan sikap netral dan tidak terlibat politik praktis di setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, khususnya Pemilu 2024.
"Kapolri Pak Listyo ini orang baik. Bahkan GPK ini adalah pihak yang pertama kali mendukung bahwa Pak Listyo sebagai Kabareskrim. Iya, karena kami lihat beliau orang baik," ujar Kelrey podcast Koma Indonesia yang digagas GPK RI, Jumat (24/11/2023).
Kelrey menyatakan secara tegas bahwa komitmen Polri sudah sangat jelas dan dibuktikan dengan terbitnya instruksi netralitas Polri dalam Pemilu 2024.
Baca juga : Pemkot Bekasi Minta Publik Laporkan ASN
"Jadi kalau dibilang Polri tidak netral, saya kira para alim ulama, habaib dan sebagainya mengajak masyarakat ciptakan rasa sayang pada masyarakat sehingga memicu pikiran buruk atau suudzhon. Karena orang Indonesia enggak terlalu banyak kegiatan ya isinya doyan saja hoaks dan suuzon," kata Kelrey.
"Kapolri itu harus bisa membuat semua jajarannya dari atas sampai bawah harus bisa tegas. Jangan mudah goyang dengan suudzon itu. Kalau goyang maka bisa jadi suudzon akan semakin besar dan bisa jadi Surat Telegram dan lembaran-lembaran itu bisa jadi salah. Orang indonesia itu malas baca, yang duduk dengar itu juga enggak banyak, tapi masalahnya yang ngomong itu banyak banget. Makanya enggak heran dan wajar kalau hoaks itu bakal banyak sekali," ungkapnya.
Di sisi lain, Kelrey menyayangkan pihak yang cenderung menyudutkan institusi Polri terutama di tengah isu ketidaknetralan. "DPR jangan hanya salahkan polisi dan sebagainya, tapi anggota dewan kita juga harus diingatkan juga soal pekerjaan mereka," kata dia.
Baca juga : Mimbar Demokrasi Yogyakarta Serukan Tolak Politik Dinasti
Sementara itu, Peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia, Dominique Nicky Fahrizal, mengatakan, isu netralitas TNI-Polri merupakan isu musiman di setiap gelaran Pemilu.
"Mengenai Polri, mengapa publik sangat mencurigai netralitas, karena desain pemerintahan bahwa Polri ada di bawah langsung Presiden. Kalau Presiden negarawan maka Polri sampai ke jajaran terbawah akan taat konstitusi," kata Nicky.
Dia menjelaskan, dalam UU Polri bahwa netralitas dan tidak aktif dalam politik praktis adalah tuntutan. Sehingga wajar apabila masyarakat kritis menuntut agar Polri sangat demokratis dan menjaga situasi sosial, kamtibmas dan kelancaran pemilu.
Baca juga : Algoritma: Tantangan KPU Dan Bawaslu Amat Berat Di Pemilu 2024
"Konsisten saja meskipun isu netralitas TNI Polri akan muncul, sikap prajurit dan anggota Polri dalam memastikan netral, taat pada konstitusi, netral dan taat ada hukum maka akan aman-aman saja. Tapi ini masalah dan PR kita bersama utk menuju negara yang demokratis, pemerintah harus berintegritas dan aparat harus netral," ujar Nicky.
Lebih lanjut, dalam demokrasi selain butuh yang namanya pergantian kekuasaan yang reguler dalam pemilu, perlu ada aturan main, ada hukum dan UU juga butuh institusi dan antar lembaga.
"Tapi ada juga kita butuh keutamaan salah satunya adalah etika dan nilai, sejauh mana politisi memegang etika politik, memang banyak politisi yang patuh hukum tapi soal etika dan moral kadang lepas begitu saja," ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
