Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Beberapa Keuntungannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam upaya untuk meningkatkan layanan pertanahan, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Sertifikat Tanah Elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12).

Ia menceritakan, bahwa di awal kepemimpinannya tahun 2015 lalu, baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat dari 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia. Sekitar 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.

Lambatnya proses sertifikasi tanah itu, karena BPN saat itu hanya mampu memproduksi 500 ribu sertifikat per tahun di seluruh Indonesia.

"Artinya, Bapak-Ibu, rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk semuanya bisa dapat sertifikat, 160 tahun lagi. Siapa yang ingin dan mau menunggu selama itu?" tanya Jokowi, sembari menjanjikan hadiah sepeda.

Tapi dengan berbagai lompatan, dan kecepatan yang dilakukan pemerintah saat ini, Jokowi menyebutkan total sudah 109 juta bidang tanah berhasil disertifikatkan.

Baca juga : Cinta Laura, Pernah Alergi Berondong

"Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa. Kurang lebih, ini yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR/BPN, seratus, kurang lebih 120 juta sertifikat, artinya kurang 6 juta," terangnya.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan harapannya agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penerbitan sertifikat. Targetnya 120 juta sertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2024.

Selain itu, Presiden mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan sertifikat sebagai agunan bank.

Menurutnya, perlu perhitungan yang cermat untuk menghindari kehilangan atau kerusakan dokumen.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas langkah digitalisasi layanan pertanahan yang diimplementasikan melalui sertifikat tanah elektronik.

Baca juga : Mentan Amran Serukan Tanam Culik Dari Tuban

"Sertifikat ini dipakai untuk apa? Ini coba kalau kita lihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis. Karena akan banyak sekali sertifikat yang disekolahkan, dipakai untuk modal kerja enggak apa-apa, enggak apa-apa," ujar Presiden.

Presiden juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyosialisasikan layanan sertifikat tanah elektronik hingga ke desa-desa, dengan memberikan informasi yang jelas dan detail agar masyarakat dapat memahami manfaatnya. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh di antaranya pengurangan risiko akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan sertifikat tanah. Selain sertifikat tanah elektronik dapat memudahkan proses administrasi, menghemat biaya transaksi, dan meningkatkan keamanan serta kerahasiaan data pertanahan di Indonesia.

"Sekarang kita luncurkan lagi yang namanya Sertifikat Tanah Elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan sertifikatnya dan penyerahan kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong," tandasnya.

Presiden menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menerbitkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.

Baca juga : Prabowo Tiba di Timika Pagi Ini, Berikut Agenda Kegiatannya

“Saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan ditelantarkan,” lanjut Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.