Pemerintah Siapkan Ekosistem Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemda

RM.id  Rakyat Merdeka - Indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik di tengah kekhawatiran risiko resesi global. Perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan pada triwulan II-2023 mencapai 5,17 persen (yoy). Hal ini merupakan hasil kerja keras serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah (Pemda) serta dukungan penuh seluruh masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.

“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini, termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres.

Baca juga : IWAPI Dukung Pemerintah Tetapkan Regulasi Larangan Jualan Di TikTok Shop

Wapres juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Di antaranya agar Pemda meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu 2022 hingga semester I-2023. “Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I-2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” ungkap Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah Pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada 2023 meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen.

Baca juga : Pemerintah Janjikan Pengaturan Perdagangan Elektronik Social Commerce Segera Keluar

“Untuk mencapai target 75 persen digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai Agustus 2023, 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp 1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” terang Airlangga.

Dia juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.

Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemda, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta 1 BPD terbaik yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.