Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Said menyusul beberapa kali topik IKN dibahas dalam debat Cawapres maupun Cawapres 2024.
Kata Said, pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Jadi, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
Baca juga : Menaker Ida Kukuhkan JAWARA Jadi Wadah Pengembangan UMKM
"Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta," kata Said, dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).
Menurut catatan yang dimiliki Said, sumber pendanaan IKN sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
Kemudian di tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.
"Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun," ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Baca juga : Caleg DPR, Sabam Rajagukguk Siap Majukan Sumut Dan Menangkan Prabowo
Dengan demikian, jika sumber dana pembangunan Nusantara ditargetkan kepada tiga pihak, maka indikasinya APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha yang swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan badan usaha yang BUMN mencapai Rp 252,5 triliun.
"Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN," papar dia.
Diketahui, pada debat Cawapres beberapa waktu lalu, Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengungkap sumber dana pembangunan IKN dari kas negara hanya berjumlah 20 persen.
"Sejauh ini saya juga mencermati belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BUMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang undang," ucap dia.
Baca juga : Pulang Kerja, Prabowo Blusukan Serap Aspirasi Warga Penjaringan Utara
"Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan," tandas Said.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
