Rusli Diduga Undang Kiai Deklarasi Prabowo-Gibran Pakai Surat Palsu PWNU Riau

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam tindakan mantan Ketua PWNU Riau, Rusli Ahmad, yang diduga membuat surat undangan deklarasi dukungan Prabowo-Gibran dengan kop dan stempel palsu atas nama PWNU Riau. 

PBNU menyatakan bahwa kepengurusan PWNU Riau sudah dibekukan sejak Desember lalu.

Tapi pada 7 Januari 2024, Rusli Ahmad mengeluarkan surat undangan dengan stempel palsu untuk acara deklarasi pasangan Prabowo-Gibran. 

Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni, menyebut tindakan ini "brutal" karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau.

Baca juga : Relawan Bejo Deklarasi Dukung Pemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran

"Karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau. Menandatangani surat sendirian dan menggunakan kop surat dan stempel palsu!" ujar Amin Said Husni.

PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sulaiman Tanjung, sebagai karateker PWNU Riau. Penunjukkan ini sesuai dengan keputusan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 16 Desember 2023.

Rusli Ahmad tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWNU Riau sejak KPU mengeluarkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Amin menegaskan, dalam kontestasi politik, NU telah memiliki panduan berpolitik. Panduan berpolitik ini merupakan keputusan Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ada sembilan pedoman yang wajib diperhatikan warga Nahdliyin. Kesembilan pedoman itu yakni:

Baca juga : Khofifah Ikutan Kampanye, Dukungan Perempuan Untuk Prabowo-Gibran Semakin Kuat

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pilitik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menunjung tinggi  persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita Bersama. Yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur  lahir dan  batin dan dilakukan sebagai amal ibadah  menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah di lakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia,  berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga : Pilpres Sekali Putaran, Generasi Muda Pilih Prabowo-Gibran

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan  peraturan dan norma-norma yg disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah.

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.