KPK Diminta Luhut untuk Awasi Permasalahan Bijih Nikel

RM.id  Rakyat Merdeka - KPK sudah melakukan dua kali rapat koordinasi (rakor) dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi terkait persoalan produksi bijih nikel. Rakor itu digelar pada 24 dan 25 Oktober kemarin. 

Namun, rakor tidak akan berhenti sampai situ. "Direncanakan rapat koordinasi itu akan dilanjutkan besok (Kamis, 31/10)," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/10). 

Baca juga : KPK Perpanjang Cekal untuk Wali Kota Tasikmalaya

Febri menyatakan, KPK diminta Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk melakukan pengawasan sehubungan dengan permasalahan bijih nikel tersebut. KPK sendiri tengah melakukan penelitian terkait dengan hilirisasi dan produksi nikel tersebut. 

"Jadi, karena ada ketentuan, ada klausul nanti tak boleh lagi lakukan ekspor nikel mentah gitu. Maka ada pengelolaan nikel di Indonesia. Karena itu dibutuhkan misalnya smelter untuk mengolah di Indonesia," tuturnya. 

Baca juga : El Diablo Anak Emas Petronas Yamaha

"Kita belum bisa bicara detail, karena proses penelitiannya masih berjalan. Jadi ini proses yang sedang berjalan, belum sampai final," sambung Febri. 

Nantinya, temuan-temuan awal hasil penelitian akan dibeberkan KPK untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar. "Itu kami koordinasikan lebih lanjut," tandas eks aktivis ICW ini. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.