Di Sidang MK, Airlangga Sebut Pelaksanaan Bansos Sudah Transparan Dan Akuntabel

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan dalam sidang gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). Di hadapan mahkamah, Airlangga memaparkan secara jelas dan rinci berbagai hal mengenai program bansos yang digugat oleh kubu 01 dan 03. Kata Airlangga, program bansos yang dibuat Pemerintah adalah dalam rangka melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan. Proses pembuatannya pun sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan. 

"Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," kata Airlangga. 

Airlangga juga menjelaskan soal kenaikan anggaran bansos. Kata dia, anggaran bansos tiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian. Sejak tahun 2020, besaran bansos berada di atas Rp440 triliun.

Pada 2024, anggaran bansos mengalami kenaikan lantaran naiknya anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023. Subsidi energi di 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun. 

Setelah itu, Airlangga menjelaskan soal dampak El Nino. Kata dia, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. 

Baca juga : Lepas Tim Pamatwil, Kakorlantas Pastikan Arus Mudik Lebaran Aman Dan Lancar

Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin. 

Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial dan bantuan pangan seperti yang dilakukan Singapura, India, Malaysia, dan Amerika Serikat. 

Indonesia, kata Airlangga, pun mengucurkan program bantuan pangan sebanyak 22 kita orang atau 7,9 dari penduduk. 

"Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6 persen penduduk, Singapura sebesar 41,7 persen penduduk, India sebesar 55,6 persen penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1 persen penduduk,” ungkapnya. 

Airlangga menjelaskan program bansos itu terdiri dari beberapa jenis program. Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. 

Baca juga : Sebaiknya Pemberian Bansos Diatur Ulang

Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, 

Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.

Airlangga menjelaskan pertimbangan diberikannya bansos pangan lantaran prediksi dari BMKG yang menyatakan akan ada El Nino yang bertahan hingga Desember 2023-Januari-Februari 2024. El Nino ini berdampak pada penurunan produksi beras. Di saat yang sama terjadi kenaikan harga beras global. El Nino juga berdampak pada inflasi pangan yang puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33 persen.

“Jadi, pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait 

Baca juga : DPD Ingin Pilih Aklamasi Airlangga, Pengamat: Wajar, Sudah Bikin Golkar Berjaya

dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.

Mengakhiri penjelasannya, Airlangga menegaskan Program Bansos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Karena itu, Program bansos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler. Kemudian, untuk menghadapi adanya guncangan ekonomi, bansos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.  

Airlangga menggarisbawahi bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Bansos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR. Selain itu, penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan melalui mekanisme APBN secara transparan dan akuntabel.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.